- PDIP resmi ambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.
- Partai akan dukung kebijakan pro-rakyat dan kritik yang melenceng dari konstitusi.
- Megawati sebut stabilitas tidak boleh dicapai dengan mengorbankan demokrasi.
Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menegaskan arah politik partainya dalam peta pemerintahan nasional. Dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026, ia menyatakan bahwa PDIP akan mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara.
Pernyataan ini disampaikan di hadapan ribuan kader di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026). Megawati menekankan bahwa posisi ini bukanlah sikap netral atau abu-abu.
"Kita secara sadar dan bertanggung jawab memilih posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara. Ini adalah keputusan ideologis,” kata Megawati dalam pidatonya.
Mendukung yang Pro-Rakyat, Mengkritik yang Melenceng
Megawati menjelaskan, peran sebagai penyeimbang bukan bertujuan untuk merusak atau bersikap negatif terhadap pemerintah. Sebaliknya, PDIP akan mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat, keadilan sosial, dan kedaulatan nasional.
"Kita mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat," ungkapnya.
Namun, Presiden ke-5 RI ini juga memberikan catatan tegas. PDIP tidak akan segan mengambil posisi berseberangan jika kebijakan pemerintah dinilai melenceng dari amanat konstitusi.
Ia secara khusus menyoroti pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, besarnya dukungan politik yang dimiliki pemerintah tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial, sehingga perlu pengawalan kritis.
Stabilitas Bukan Alasan Korbankan Demokrasi
Baca Juga: PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
Megawati menginstruksikan seluruh kadernya untuk menjadi penyeimbang yang dewasa. Ia menegaskan bahwa stabilitas nasional memang penting, namun tidak boleh dicapai dengan mengorbankan demokrasi dan hak-hak rakyat.
“Kita tidak bertujuan menciptakan instabilitas, tetapi juga tidak akan membiarkan stabilitas dibangun dengan mengorbankan demokrasi, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Gubernur Kaltim Beli Mobil Dinas Mewah Rp 8,5 Miliar Di Tengah Efisiensi , Ini Respons Golkar!
-
Dissenting Opinion di Kasus Korupsi Minyak Pertamina: Hakim Mulyono Ragukan Unsur Kerugian Negara
-
KPK Pamerkan Barang Bukti Lima Koper Berisi Uang Rp5,19 Miliar Korupsi Bea Cukai
-
Pakistan Bombardir Kabul, Konflik dengan Afghanistan Memasuki Fase Perang Terbuka
-
Anggota DPR Minta Impor 105 Ribu Pickup India Dibatalkan: Ini Dirancang Diam-diam
-
Kronologi Penangkapan Koko Erwin, Diringkus Saat Hendak Menyeberang ke Malaysia
-
Golkar Tegaskan Anggaran MBG Disepakati Bulat di DPR: Tak Ada yang Menolak, Termasuk PDIP
-
Akhir Kisah Meresahkan Ibu-Ibu Viral Suka Tak Bayar Makan, Kini Diboyong ke RSKD Duren Sawit
-
Akun Telegram Catut InaEEWS BMKG Sebarkan Peringatan Gempa Palsu, Publik Diminta Waspada
-
Diduga Jadi Sarang Prostitusi, Dua Akses Taman Kota Cawang Ditutup Permanen