- PDIP resmi ambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.
- Partai akan dukung kebijakan pro-rakyat dan kritik yang melenceng dari konstitusi.
- Megawati sebut stabilitas tidak boleh dicapai dengan mengorbankan demokrasi.
Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menegaskan arah politik partainya dalam peta pemerintahan nasional. Dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026, ia menyatakan bahwa PDIP akan mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara.
Pernyataan ini disampaikan di hadapan ribuan kader di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026). Megawati menekankan bahwa posisi ini bukanlah sikap netral atau abu-abu.
"Kita secara sadar dan bertanggung jawab memilih posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara. Ini adalah keputusan ideologis,” kata Megawati dalam pidatonya.
Mendukung yang Pro-Rakyat, Mengkritik yang Melenceng
Megawati menjelaskan, peran sebagai penyeimbang bukan bertujuan untuk merusak atau bersikap negatif terhadap pemerintah. Sebaliknya, PDIP akan mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat, keadilan sosial, dan kedaulatan nasional.
"Kita mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat," ungkapnya.
Namun, Presiden ke-5 RI ini juga memberikan catatan tegas. PDIP tidak akan segan mengambil posisi berseberangan jika kebijakan pemerintah dinilai melenceng dari amanat konstitusi.
Ia secara khusus menyoroti pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, besarnya dukungan politik yang dimiliki pemerintah tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial, sehingga perlu pengawalan kritis.
Stabilitas Bukan Alasan Korbankan Demokrasi
Baca Juga: PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
Megawati menginstruksikan seluruh kadernya untuk menjadi penyeimbang yang dewasa. Ia menegaskan bahwa stabilitas nasional memang penting, namun tidak boleh dicapai dengan mengorbankan demokrasi dan hak-hak rakyat.
“Kita tidak bertujuan menciptakan instabilitas, tetapi juga tidak akan membiarkan stabilitas dibangun dengan mengorbankan demokrasi, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
-
Tak Cukup Dipenjara, Migrant Watch Desak Mafia TPPO Dimiskinkan Lewat Jerat TPPU
-
Survei LPI: Jokowi Jadi Magnet Dongkrak Citra Positif PSI
-
Audiensi Buntu, BEM DIY Sebut DPR Tak Lagi Representasi Rakyat
-
Dukung MBG, Relawan di DIY Ajak Masyarakat Kawal Program: Harus Transparan dan Antikorupsi
-
ART Disiksa di Johor, Majikan Nakal Malaysia Terlalu Dimanjakan
-
Sandiwara Berdarah di Menteng, Komisaris Wanita Rekayasa Perampokan Demi Habisi Dirut
-
Cerita Rampok 500 Gram Emas Rekayasa! Rekan Bisnis di Menteng Siksa dan Tusuk Korban karena Dendam
-
Kantor Imigrasi Denpasar Digeledah KPK, Buntut Skandal Eks Wamen Silmy Karim
-
Ribuan Jemaah Serbu Monas untuk Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi