- PDIP resmi ambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.
- Partai akan dukung kebijakan pro-rakyat dan kritik yang melenceng dari konstitusi.
- Megawati sebut stabilitas tidak boleh dicapai dengan mengorbankan demokrasi.
Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menegaskan arah politik partainya dalam peta pemerintahan nasional. Dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026, ia menyatakan bahwa PDIP akan mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara.
Pernyataan ini disampaikan di hadapan ribuan kader di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026). Megawati menekankan bahwa posisi ini bukanlah sikap netral atau abu-abu.
"Kita secara sadar dan bertanggung jawab memilih posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara. Ini adalah keputusan ideologis,” kata Megawati dalam pidatonya.
Mendukung yang Pro-Rakyat, Mengkritik yang Melenceng
Megawati menjelaskan, peran sebagai penyeimbang bukan bertujuan untuk merusak atau bersikap negatif terhadap pemerintah. Sebaliknya, PDIP akan mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat, keadilan sosial, dan kedaulatan nasional.
"Kita mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat," ungkapnya.
Namun, Presiden ke-5 RI ini juga memberikan catatan tegas. PDIP tidak akan segan mengambil posisi berseberangan jika kebijakan pemerintah dinilai melenceng dari amanat konstitusi.
Ia secara khusus menyoroti pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, besarnya dukungan politik yang dimiliki pemerintah tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial, sehingga perlu pengawalan kritis.
Stabilitas Bukan Alasan Korbankan Demokrasi
Baca Juga: PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
Megawati menginstruksikan seluruh kadernya untuk menjadi penyeimbang yang dewasa. Ia menegaskan bahwa stabilitas nasional memang penting, namun tidak boleh dicapai dengan mengorbankan demokrasi dan hak-hak rakyat.
“Kita tidak bertujuan menciptakan instabilitas, tetapi juga tidak akan membiarkan stabilitas dibangun dengan mengorbankan demokrasi, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Prabowo dan PM Thailand Sepakati Kemitraan Strategis Baru, Fokus Pangan hingga Energi
-
Jangan Korbankan Nyawa Demi Target! BGN Didesak Usut Tuntas Keracunan Massal MBG di Semarang
-
Trauma Kolektif: Pagar Tinggi Mal Ingatkan Warga pada Kerusuhan Agustus
-
Kasus Bayi Dijual Rp20 Juta Belum Tuntas, Polisi Didesak Usut Sosok Pemberi Uang
-
Dipukul Balok Kayu, Wanita di Palembang Gagalkan Aksi Begal hingga Pelaku Ditangkap
-
Dua Kata Tijjani Reijnders Usai Timnas Indonesia Dibantai Vietnam 0-3
-
Ingin Rumah Terasa Lebih Elegan? Tren Interior Kini Mengandalkan Permainan Cahaya dari Keramik
-
Haykal Ungkap Hal yang Bikin Tak Nyaman di Palembang, Pengemis hingga Sungai Jadi Sorotan
-
Kreativitas Generasi Muda Indonesia Berbuah Manis, Ribuan Pelajar Sukses Bangun Bisnis
-
Klasemen Piala AFF 2026 Usai Timnas Indonesia Digebuk Vietnam: Wajib Menang di Singapura