Suara.com - Pengamat ekonomi Syarkawi Rauf memperkirakan calon presiden (Capres) Penantang akan melontarkan tiga pertanyaan kepada Capres Petahana, terkait utang dan manfaat infrastruktur.
"Pertama, pasti efektifitas dari pembangunan infrastruktur. Mereka akan mempertanyakan infrastruktur ini dibangun untuk siapa?" ujar Syarkawi Rauf di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan bahwa jawaban terkait pertanyaan sangat mudah yakni dengan melihat perkembangan harga-harga kebutuhan pokok yang dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan.
Inflasi dari yang sebelumnya 11 persen sekarang tinggal 2,5 persen. Hal ini, kata dia karena pengangkutan atau distribusi barang antarpulau dan jalan lancar, sehingga harga-harga juga menjadi relatif turun.
"Pertanyaan kedua yang kemungkinan dilontarkan Capres Penantang ialah darimana membiayai pembangunan ini? Dalam diskusi hari ini sempat disinggung adanya 'financial gap' atau kebutuhan dana yang begitu besar, namun ketersediannya yang kecil," kata Syarkawi Rauf usai menjadi narasumber dalam diskusi "Utang dan Manfaat Infrastruktur".
Menurut pengamat ekonomi tersebut, salah satu kebijakan menarik yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini ialah memutus mata rantai ketidakadilan dalam konsumsi BBM bersubsidi yang banyak dikonsumsi orang-orang kaya atau pendapatan menengah ke atas.
Syarkawi menjelaskan bahwa dengan adanya pencabutan subsidi BBM yang dialihkan menjadi subsidi langsung seperti pelayanan kesehatan dan sebagainya, maka ada ruang fiskal bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur.
"Ketiga, pastinya Capres Penantang akan mempertanyakan soal utang untuk infrastruktur. Kalau menurut saya, terkait hal ini paradigmanya yang harus diubah, jangan lagi infrastruktur ikut bisnis tapi sebaliknya bisnis yang mengikuti infrastruktur. Sarana infrastrukturnya dibangun terlebih dahulu, nanti bisnisnya akan ikut. Saya kira jika cara berpikir seperti itu yang kita ke depankan, maka pembangunan infrastruktur ini akan selalu dilihat dari sisi dampak positif perekonomiannya," katanya.
Debat Pilpres 2019 babak kedua akan dilaksanakan pada Minggu 17 Februari 2019. Debat babak kedua tersebut akan membahas energi, pangan, infrastruktur, transportasi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
Baca Juga: Debat Capres, Pengusaha Minta Masalah Jalanan Macet Dicarikan Solusi
Debat babak kedua termasuk dalam lima babak debat Pilpres 2019 dengan debat pertama mengenai hukum, HAM, korupsi dan terorisme telah digelar pada 17 Januari 2019.
Debat terakhir yakni debat kelima akan mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri, sekaligus akan menjadi debat pamungkas bagi seluruh rangkaian debat Pilpres 2019. [Antara]
Berita Terkait
-
Timses Sebut Prabowo Sudah Layak Disebut Profesor
-
Pengusaha Usulkan Ini di Debat Capres Kedua
-
Debat Capres Kedua Diprediksi Bakal Lebih Seru dan Saling Serang
-
Panelis Debat Capres Berkurang, KPU Sebut Kualitas Pertanyaan DIutamakan
-
Jelang Debat Kedua Pilpres, Panelis dan 2 Moderator Teken Pakta Integritas
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!