Suara.com - Pengamat Transportasi Institut Studi Transportasi (Intrans) Darmaningtyas menilai, Tol Trans Jawa adalah isu infrastruktur utama yang akan diperbebatkan kedua Capres nomor urut 1 Jokowi dan Capres nomor undi 2 Prabowo Subianto, dalam debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2) malam ini.
Darmaningtyas kepada Antara di Jakarta, menjelaskan isu Tol Trans Jawa di satu sisi merupakan hal yang diklaim sebagai keberhasilan pemerintah.
Tapi di lain sisi, ada dampak lain dari pembangunan tersebut, yaitu sepi dan disebut-sebut mematikan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) di sepanjang Jalur Pantura.
"Soal Tol Trans Jawa menurut Paslon 02 mungkin dilihat sepi dan dibangun oleh utang, juga isu Trans Papua siapa yang mau lewat," katanya.
Namun, menurut dia, dampak dari pembangunan infrastruktur tidak cepat dan bertahap.
"Soal sepi itu, soal waktu saja, nanti akan ramai yang penting pemerintah punya alternatif dulu untuk menyelesaikannya, nanti tahap berikutnya mengoptimalkan tol itu supaya berfungsi secara optimal," katanya.
Darmaningtyas menyarankan agar pemanfaatan Tol Trans Jawa untuk angkutan logistik dengan menetapkan tarif yang terjangkau.
Terkait imbas UMKM yang sepi di sepanjang Jalur Pantura, dia mengatakan agar dioptimalkan untuk para pelaku usaha dalam menjual barang yang lebih menarik.
Selain itu, di menambahkan, Jalur Pantura dijadikan sebagai jalur alternatif agar adanya keseimbangan jumlah arus angkutan logistik yang melintas melalui tol dan jalan raya Pantura.
Baca Juga: Sakit Kanker Darah, Soekarwo: Bu Ani Didoakan Anak Yatim se - Jawa Timur
Namun, Darmaningtyas menilai pembangunan Tol Trans Jawa tidak bisa diklaim karena kinerja satu kepemimpinan, tetapi sudah dibangun sejak 1996 pada pemerintah Presiden Soeharto.
"Tol Trans Jawa kan dirancangnya zaman Pak Harto, dimulai Pak SBY tapi yang mampu menyelesaikan secara cepat Pak Jokowi, yang membedakannya Pak SBY itu selama dua periode 200 kilometer jalan tol baru, Pak Jokowi setahun bisa 200 kilometer," katanya.
Berdasarkan data Kementerian Peekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ruas jalan tol yang beroperasi mulai 2015, yakni 355,93 kilometer, di antaranya ruas Gempol-Pandaan, Cikampek-Palimanan, Pejagan-Pemalang Seksi I dan II, Gempol Pasuruan, Akses Tanjung Priok, Palembang-Simpang Indralaya Seksi I, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi I, II, III, IV, V dan VI.
Kemudian, Medan-Binjau Seksi II dan III, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi IB dan IC, Soreang-Pasir Koja, Bakauheni-Terbanggi Besar, Ngawi-Kertosono Seksi I II dan II dan Seolo-Ngawi Segmen Kertasura dan Sragen.
Berita Terkait
-
Iriana Gendong Cucu Pakai Kain Jarik, Dipuji seperti Ibu Rakyat Jelata
-
BPN: Ada Kejutan dari Prabowo saat Debat Pilpres, Jokowi Akan Kaget
-
Debat Lawan Prabowo, Ma'ruf Amin: Jokowi Siap, Tanpa Persiapan
-
Jokowi Akan Banyak Tebar Senyum di Debat Pilpres Kedua Malam Ini
-
Dari Singapura, SBY Titip Pesan ke Prabowo Jaga Tensi Politik
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO