Suara.com - Pengamat Transportasi Institut Studi Transportasi (Intrans) Darmaningtyas menilai, Tol Trans Jawa adalah isu infrastruktur utama yang akan diperbebatkan kedua Capres nomor urut 1 Jokowi dan Capres nomor undi 2 Prabowo Subianto, dalam debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2) malam ini.
Darmaningtyas kepada Antara di Jakarta, menjelaskan isu Tol Trans Jawa di satu sisi merupakan hal yang diklaim sebagai keberhasilan pemerintah.
Tapi di lain sisi, ada dampak lain dari pembangunan tersebut, yaitu sepi dan disebut-sebut mematikan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) di sepanjang Jalur Pantura.
"Soal Tol Trans Jawa menurut Paslon 02 mungkin dilihat sepi dan dibangun oleh utang, juga isu Trans Papua siapa yang mau lewat," katanya.
Namun, menurut dia, dampak dari pembangunan infrastruktur tidak cepat dan bertahap.
"Soal sepi itu, soal waktu saja, nanti akan ramai yang penting pemerintah punya alternatif dulu untuk menyelesaikannya, nanti tahap berikutnya mengoptimalkan tol itu supaya berfungsi secara optimal," katanya.
Darmaningtyas menyarankan agar pemanfaatan Tol Trans Jawa untuk angkutan logistik dengan menetapkan tarif yang terjangkau.
Terkait imbas UMKM yang sepi di sepanjang Jalur Pantura, dia mengatakan agar dioptimalkan untuk para pelaku usaha dalam menjual barang yang lebih menarik.
Selain itu, di menambahkan, Jalur Pantura dijadikan sebagai jalur alternatif agar adanya keseimbangan jumlah arus angkutan logistik yang melintas melalui tol dan jalan raya Pantura.
Baca Juga: Sakit Kanker Darah, Soekarwo: Bu Ani Didoakan Anak Yatim se - Jawa Timur
Namun, Darmaningtyas menilai pembangunan Tol Trans Jawa tidak bisa diklaim karena kinerja satu kepemimpinan, tetapi sudah dibangun sejak 1996 pada pemerintah Presiden Soeharto.
"Tol Trans Jawa kan dirancangnya zaman Pak Harto, dimulai Pak SBY tapi yang mampu menyelesaikan secara cepat Pak Jokowi, yang membedakannya Pak SBY itu selama dua periode 200 kilometer jalan tol baru, Pak Jokowi setahun bisa 200 kilometer," katanya.
Berdasarkan data Kementerian Peekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ruas jalan tol yang beroperasi mulai 2015, yakni 355,93 kilometer, di antaranya ruas Gempol-Pandaan, Cikampek-Palimanan, Pejagan-Pemalang Seksi I dan II, Gempol Pasuruan, Akses Tanjung Priok, Palembang-Simpang Indralaya Seksi I, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi I, II, III, IV, V dan VI.
Kemudian, Medan-Binjau Seksi II dan III, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi IB dan IC, Soreang-Pasir Koja, Bakauheni-Terbanggi Besar, Ngawi-Kertosono Seksi I II dan II dan Seolo-Ngawi Segmen Kertasura dan Sragen.
Berita Terkait
-
Iriana Gendong Cucu Pakai Kain Jarik, Dipuji seperti Ibu Rakyat Jelata
-
BPN: Ada Kejutan dari Prabowo saat Debat Pilpres, Jokowi Akan Kaget
-
Debat Lawan Prabowo, Ma'ruf Amin: Jokowi Siap, Tanpa Persiapan
-
Jokowi Akan Banyak Tebar Senyum di Debat Pilpres Kedua Malam Ini
-
Dari Singapura, SBY Titip Pesan ke Prabowo Jaga Tensi Politik
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka