Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief mengunggah cuplikan video keributan dalam arena debat kedua Pilpres 2019, di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Minggu (14/2/2019) malam.
Dalam video yang diunggah ke akun Twitter miliknya, Senin (18/2/2019), tampak kubu pendukung Capres nomor urut 1 Jokowi tengah berseteru dengan blok pendukung Capres nomor undian 2 Prabowo Subianto.
"Partai Demokrat tadi malam protes keras ke KPU yang membiarkan terjadinya serangan yang melanggar aturan," tulis Andi Arief sebagai keterangan video.
Sementara akun Jansen Sitindaon yang mengomentari video itu menyebutkan, keributan terjadi saat jeda penayangan debat itu di televisi.
Ia mengatakan, kubu pendukung Prabowo melayangkan protes kepada KPU dan BAwaslu karena Jokowi menyerang pribadi.
"Ramai semalam di waktu jeda. Kami timses 02 protes keras di tempat kepada KPU dan Bawaslu karena Capres Jokowi menyerang pribadi. Padahal ketentuannya itu tidak boleh,” tulisnya.
Namun, kata Jansen, “KPU menjawab larangan menyerang pribadi ini telah disampaikan kepada kandidat, termasuk Jokowi. Utk itu kami minta ditindak!”
Untuk diketahui, Jokowi dinilai kubu pendukung Prabowo telah melakukan serangan terhadap pribadi karena mengungkap data penguasaan lahan oleh capres nomor urut 2 tersebut.
Jokowi dalam debat tersebut sempat memberikan pernyataan mengenai lahan yang dimiliki Prabowo. Hal itu diungkapkan saat Jokowi menanggapi pernyataan Prabowo mengenai strategi pemerintah untuk membagi-bagikan sertifikat lahan untuk rakyat.
Baca Juga: Indra Sjafri: Performa Timnas Indonesia U-22 Tak Sebaik di Laga Uji Coba
Menurut Prabowo, program seperti itu justru tidak efektif karena bisa jadi, semua lahan di Indonesia nantinya tak lagi tersisa.
“Kami punya pandangan strategis, beda yang dilakukan Pak Jokowi dan pemerintahnya. Program itu menarik untuk satu atau dua generasi. Tapi masalahnya tanah tidak bertambah. Kalau bapak bangga membagikan 12 juta (sertifikat), 20 juta (sertifikat), nanti pada saatnya tak punya lahan, bagaimana anak cucu kita?” tutur Prabowo.
Ia lantas menegaskan, ”Kalau kami, strateginya mengikuti Pasal 33 UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam dikelola oleh negara.”
Menanggapi Prabowo, Jokowi justru mengungkap lahan yang dikuasai oleh rivalnya tersebut.
”Rakyat indonesia, pembagian 2,6 juta sertifikat itu agar tanah-tanah kita produktif. Saya tak memberikan sertifikat ke yang besar-besar,” tuturnya.
”Saya tahu Pak Prabowo punya lahan luas di KalimantanTimur sebesar 220 ribu hektare, dan di Aceh Timur 120 ribu hektare, bahwa pembagian seperti ini tak dilakukan masa pemerintahan saya.”
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting