Suara.com - Sejumlah warga Jakarta Selatan penerima sertifikat tanah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak ada kesulitan dalam mengurus sertifikat. Bahkan selama prosesnya, sebagian warga yang ditemui Suara.com mengatakan tidak dikenan biaya sepeserpun.
Salam (49), warga Karang Pola, Jatipadang di Pasar Minggu mengatakan, saat itu ia membeli tanah berstatus verponding di Jatipadang sejak tahun 1999 dan belum memiliki sertifikat tanah. Setelah mendapat informasi dari kelurahan setempat, Salam segera mengurus kelengkapan berkas.
"Gampang sih ngurusnya, ngajuin ke RT-RW setelah itu berkas diajuin ke kelurahan saja, semuanya juga gratis," ujar Salam di Gelanggang Remaja, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pukul 09.35 WIB.
Senada dengan Salam, Prawatiatoto (53) warga Jatipadang dan Budi Sekung (43) warga Setia Budi juga mengatakan tak ada kesulitan. Mereka mengakui hanya perlu melengkapi berkas yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Jual Beli (AJB).
"Aman semua, Rp 0 bayarnya. Yang penting jangan ada sengketa saja nih," kata Prawatiatoto.
Namun, ternyata ada seorang warga yang mengaku mengalami kesulitan dalam membuat sertifikat lahan.
Budi, bukan nama sebenarnya, bersama istrinya mengaku diminta Rp 4 juta untuk membuat surat rekomendasi pengganti AJB. Bahkan, dari 2 lahan yang diajukan, hanya 1 sertifikat yang diberikan.
"Karena tidak punya AJB, saya buat surat rekomendasi tapi malah diminta Rp 4 juta biar selesai. Yang jadi baru satu saja punya adik istri saya, satu lagi masih ditahan," ujar Budi.
Tadi pagi, Presiden Jokowi membagikan sertifikat lahan bagi warga Jakarta Selatan di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebanyak 2.000 warga menerima sertifikat lahan dari Calon Presiden Nomor urut 01 tersebut. (Fakhri Fuadi)
Baca Juga: Sebelum Dibakar Pakai Bensin, Jamal Cekik Istrinya sampai Tulangnya Patah
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo