Suara.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera mengusut tuntas rumor jual-beli jabatan di pemprov.
Bestari juga mempertanyakan kinerja Komite Pencegahan Korupsi—KPK ala DKI—bentukan Anies, yang dulu disebut-sebut dibentuk untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ia meminta Bambang Widjojanto, pemimpin KPK Jakarta, untuk memberikan pernyataan dan bergerak untuk mengusut isu tersebut karena sudah menjadi perbincangan publik.
"Kan ada KPK Jakarta. Kalau tak ada api, tak bakal ada asap. Itu Bambang Wijayanto dan kawan-kawan jangan cuma duduk diam, berikan masukan kepada gubernur, bagaimana caranya mengantisipasi itu," kata Bestari, Selasa (5/3/2019).
Bestari mencurigai isu jual-beli jabatan tersebut benar-benar ada, dan pasti pelakunya berasal dari lingkungan internal Pemprov DKI.
"Kalau ada jual beli jabatan pastinya aparatur, enggak mungkin orang luar," jelasnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu menyarankan, KPK DKI Jakarta untuk bergerak secara independen untuk menghindari konflik kepentingan.
Sebelumnya, Anies Baswedan melantik 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Senin (25/2/2019). Pelantikan tersebut terdiri dari 15 pejabat eselon II, 274 pejabat eselon III, dan 836 pejabat eselon IV.
Rotasi jabatan ini diklaim Anies sebagai bentuk penyegaran organisasi dan percepatan pembangunan. Namun, Penasihat Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengungkapkan, bahwa pihaknya menerima keluhan soal transaksi jual beli jabatan untuk jabatan lurah dan camat.
Baca Juga: Misteri Perempuan L saat Wasekjen Demokrat Andi Arief Digerebek di Hotel
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu