Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah masuk dalam proses penyelesaian untuk mengambil alih pengelolaan air di Jakarta. Saat ini BUMD PAM Jaya sedang menyelesaikan Head of Agreement (HoA) dengan dua perusahaan swasta, yakni PALYJA dan Aetra.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan saat ini Direktur Utama PAM Jaya sedang menyusun beberapa hal teknis sebelum hasil final proses pengambil alihan pengelolaan air dari pihak swasta itu diumumkan ke masyarakat.
"Kami sudah rapat, ada beberapa hal teknis yang sedang difinalkan oleh Dirut PAM, dia sedang finalkan, nanti kalau sudah final nanti akan kami umumkan. Mereka (PALYJA dan Aetra) sedang dalam proses pembicaraan finalisasi head of agreement, begitu final nanti kita umumkan hasilnya," kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/2/2019).
"Head of agreement itu adalah kesepakatan menyangkut agenda-agenda yang nanti akan dijadikan sebagai bahan pembicaraan," kata Anies menambahkan.
Anies mengaku sudah berkoordinasi dengan Dirut PAM Jaya dan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum (TETKAM) beberapa hari lalu untuk segera menyelesaikan proses akuisisi pengelolaan air tersebut.
"Hari-hari ini harus sudah selesai, saya panggil 2 hari yang lalu tanggal 11 (Maret), dengan Dirut, dan tim tata kelola air, dan mereka memberikan updatenya, ada beberapa hal teknis detail yang sedang difinalkan nanti mereka akan lapor dan saya umumkan. harapannya sih segera cepat," jelas Anies.
Sebelumnya, Anies berencana mengambil alih pengelolaan air di Jakarta dari pihak swasta yakni PALYJA dan Aetra. Dia mengatakan Pemprov mengalami kerugian karena tata kelola air tidak diurus oleh internal Pemprov sejak 1997.
Berita Terkait
-
Anies Targetkan Ekonomi di Jakarta Naik 6,3 Persen di 2020
-
Tarif MRT Diusulkan Rp 8.500 untuk Sekali Jalan
-
Bersikeras Lepas Saham DLTA, Anies: Jakarta Butuh Air Bersih Bukan Alkohol
-
Jubir Alumni 212 Minta Bank DKI Disyariahkan dan Tutup Tempat Hiburan
-
Dukung Anies Jual Saham Anker Bir, Alumni 212 Demo ke DPRD Besok
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO