Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyinggung klaim pemerintahan Presiden Joko Widodo atas pembebasan Siti Aisyah dari kasus upaya pembunuhan Kim Jong-nam. Menurutnya, pembebasan Siti Aisyah tidak terlepas dari keprofesionalitasan Malaysia dalam menjalani proses hukum internasional.
Fahri mengetahui bantahan dari Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad adanya lobi politik dari Indonesia di balik pembebasan Siti Aisyah. Selain itu, Fahri juga melihat ketegasan yang dilakukan oleh Malaysia saat menjalankan kasus hukum yang melibatkan beberapa negara.
"Malaysia itu sekarang, nama dalam ujian ya karena dia berkali-kali ada orang asing dibunuh di negaranya, mereka harus profesional dan ini Mahathir, mereka profesional," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Rabu (13/3/2019).
Fahri pun menyinggung atas klaim yang dilakukan pemerintah atas kebebasan Siti Aisyah. Sebelumnya pemerintah mengklaim bebasnya Siti Aisyah berkat upaya yang dilakukan pemerintah kepada Malaysia dengan cara melobi Mahathir.
"Sudahlah kalau kita itu mau klaim-klaim malu, sendiri nanti jadinya," pungkasnya.
Untuk diketahui, Siti Aisyah dinyatakan bebas dari dakwaan pembunuhan saudara tiri pimpinan Korea Utara Kim Jong-un, yakni Kim Jong-nam. Kini, Siti Aisyah pun telah dipulangkan ke Indonesia dan bisa kembali bertemu dengan sanak saudara.
Kebebasan Siti Aisyah diakui oleh Pemerintah RI sebagai hadiah indah usai perjuangan panjang Presiden Joko Widodo melakukan diplomasi diam-diam atau disebut silent diplomacy. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terus aktif melakukan lobi dengan Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas hingga akhirnya Siti Aisyah pun bisa dibebaskan.
“Pemerintah sudah lama melakukan silent diplomacy kepada pemerintah Malaysia tapi dengan tetap menghormati kedaulatan hukum dan sistem peradilan di Malaysia,” kata Anggota DPR RI Komisi III Arsul Sani.
Baca Juga: Masih 16 Tahun, Yoriko Angeline Tak Kepikiran Pacaran
Berita Terkait
-
Dahnil ke Mahathir: Maafkan Pemerintah Kami Klaim Lobi Bebaskan Siti Aisyah
-
BPN: Pemerintahan Jokowi Produksi Hoaks Soal Pembebasan Siti Aisyah
-
KemenPUPR Targetkan 512.000 Tenaga Konstruksi Bersertifikat Tahun 2019
-
Ini Pesan Jokowi ke Siti Aisyah Setelah Dipulangkan ke Tanah Air
-
Giring: Piala Presiden e-Sports Murni Ide Presiden Jokowi
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Hasil TKA Pelajar SMA Sederajat Jeblok Parah, Pemerintah Didesak Evaluasi
-
Link CCTV dan Kapal Pelabuhan Merak untuk Pantau Arus Mudik Nataru 2025 Real-Time
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka