Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyinggung klaim pemerintahan Presiden Joko Widodo atas pembebasan Siti Aisyah dari kasus upaya pembunuhan Kim Jong-nam. Menurutnya, pembebasan Siti Aisyah tidak terlepas dari keprofesionalitasan Malaysia dalam menjalani proses hukum internasional.
Fahri mengetahui bantahan dari Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad adanya lobi politik dari Indonesia di balik pembebasan Siti Aisyah. Selain itu, Fahri juga melihat ketegasan yang dilakukan oleh Malaysia saat menjalankan kasus hukum yang melibatkan beberapa negara.
"Malaysia itu sekarang, nama dalam ujian ya karena dia berkali-kali ada orang asing dibunuh di negaranya, mereka harus profesional dan ini Mahathir, mereka profesional," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Rabu (13/3/2019).
Fahri pun menyinggung atas klaim yang dilakukan pemerintah atas kebebasan Siti Aisyah. Sebelumnya pemerintah mengklaim bebasnya Siti Aisyah berkat upaya yang dilakukan pemerintah kepada Malaysia dengan cara melobi Mahathir.
"Sudahlah kalau kita itu mau klaim-klaim malu, sendiri nanti jadinya," pungkasnya.
Untuk diketahui, Siti Aisyah dinyatakan bebas dari dakwaan pembunuhan saudara tiri pimpinan Korea Utara Kim Jong-un, yakni Kim Jong-nam. Kini, Siti Aisyah pun telah dipulangkan ke Indonesia dan bisa kembali bertemu dengan sanak saudara.
Kebebasan Siti Aisyah diakui oleh Pemerintah RI sebagai hadiah indah usai perjuangan panjang Presiden Joko Widodo melakukan diplomasi diam-diam atau disebut silent diplomacy. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terus aktif melakukan lobi dengan Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas hingga akhirnya Siti Aisyah pun bisa dibebaskan.
“Pemerintah sudah lama melakukan silent diplomacy kepada pemerintah Malaysia tapi dengan tetap menghormati kedaulatan hukum dan sistem peradilan di Malaysia,” kata Anggota DPR RI Komisi III Arsul Sani.
Baca Juga: Masih 16 Tahun, Yoriko Angeline Tak Kepikiran Pacaran
Berita Terkait
-
Dahnil ke Mahathir: Maafkan Pemerintah Kami Klaim Lobi Bebaskan Siti Aisyah
-
BPN: Pemerintahan Jokowi Produksi Hoaks Soal Pembebasan Siti Aisyah
-
KemenPUPR Targetkan 512.000 Tenaga Konstruksi Bersertifikat Tahun 2019
-
Ini Pesan Jokowi ke Siti Aisyah Setelah Dipulangkan ke Tanah Air
-
Giring: Piala Presiden e-Sports Murni Ide Presiden Jokowi
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT