Suara.com - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyebarkan hoaks terkait klaim pembebasan Siti Aisyah merupakan hasil lobi politik dengan pemerintah Malaysia. Sebab, menurut Dahnil, klaim lobi politik yang dilakukan pemerintah Indonesia telah dibantah oleh Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad.
Dahnil mengatakan bangsa Indonesia kehilangan kewibawaan lantaran upaya kebohongan yang dilakukan pemerintah terkait pembebasan Siti Aisyah dari jeratan hukum tuduhan pembunuhan Kim Jongnam. Padahal, kata dia, pembebasan Siti Aisyah dikarenakan putusan pengadilan, bukan dari lobi-lobi politik pemerintahan Jokowi.
"Ketika berbohong adalah kebiasaan, maka pembebasan WNI pun diklaim sebagai kerja politiknya, dan yang memalukan lantas dibantah oleh Perdana Menteri Malaysia. Sebagai bangsa kita kehilangan wibawa oleh laku (kebohongan) pemerintah seperti ini," tulis Dahnil dalam akun Twitter pribadinya @dahnilanzar pada Rabu (13/3/2019).
Dahnil kemudian menyandingkan sikap pemerintah dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang bersikap tidak mengklaim atas pembebasan Siti Aisyah. Menurutnya, jika pemerintah tidak 'over' dalam momen pembebasan Siti Aisyah, maka negara tidak perlu dipermalukan sampai harus ada klarifikasi dari Mahathir.
"Perilaku politik memalukan ditunjukkan secara demonstratif oleh pemerintahan Jokowi, terkait dengan klaim lobi-lobi pembebasan Siti Aisyah," ujarnya.
"Mengapa tidak bersikap sewajarnya seperti yang ditunjukkan Pak JK (Jusuf Kalla), sehingga, tidak perlu ada bantahan dari Tun Dr Mahathir, yang berujung memalukan Indonesia," sambungnya.
Karena klaim dari pemerintah adanya upaya melobi Malaysia untuk membebaskan Siti Aisyah dari hukumannya, lantas klaim tersebut dinilai Dahnil sebagai bentuk kebohongan nyata. Pasalnya, pernyataan pemerintah yang disampaikan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly langsung dibantah Mahathir.
"Produsen hoax dan kebohongan itu nyata. Bahkan, kini hoax klaim lobi-lobi langsung dibantah oleh Perdana Menteri Malaysia, yang berujung pada nama baik Indonesia di dunia internasional," pungkasnya.
Baca Juga: PKAKN Sosialisasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Sejumlah Fraksi
Berita Terkait
-
BPN Tuding Kubu 01 Alihkan Perhatian Massa Agar Tak Nonton Debat Ketiga
-
BPN Prabowo - Sandiaga Lapor ke KPU Ada DPT Ganda di Daerah
-
BPN Rapat di Solo, Timses Jokowi: Kubu Prabowo Akui Elektabilitas Rendah
-
Kubu Prabowo Sebut Kelompok yang Ingin Laporkan Jokowi Karena Terganggu
-
Hashim Sebut Keturunan PKI Boleh Dukung Prabowo, BPN: Semua Punya Hak Sama
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Stok Bensin dan Gas LPG Aman? Simak 5 Fakta Indonesia Borong Minyak Rusia
-
Sambil Dekap Buku Jokowis White Paper, Rismon Mengaku Bisa Tidur Nyenyak usai SP3
-
YouTube Hapus Video Lego Kritik Trump, Iran Murka: Pembungkaman Ala Barat
-
Antisipasi Lonjakan ISPA, Sudinkes Jaksel Siagakan Puluhan Fasilitas Kesehatan dan Kader
-
Dunia Sibuk dengan Perang AS-Iran, Korut Diam-diam Percepat Produksi Bom Nuklir
-
Warga Terkaya Tercatat Penerima JKN Bersubsidi, Menkes Janji Benahi Data
-
AS Blokade Selat Hormuz, China-Rusia Bersatu Tekan Washington
-
Wamendagri: Penyusunan Anggaran Daerah harus Selaras dengan RKPD
-
Cegah Keberangkatan Non-Prosedural, Pemerintah Siapkan Satgas Haji Ilegal
-
400 Tentara AS Terluka dalam Perang Iran