Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta tentara, polisi dan aparat pemerintahan daerah menyerukan ke masyarakat jangan sampai golput. Wiranto memastikan Pemilu 2019 aman.
Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Rapat digelar di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).
Rakornas dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi, Kepala Staf Umum TNI Didit Herdiawan, dan perwakilan Polri Brijen Suntana. Selian itu rapat juga di hadiri oleh 2.500 peserta dari unsur TNI, Polri, KPU, Bawaslu, Kejaksaan, Gubernur dan Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia.
Rapat Kornas Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 itu dibuka langsung oleh Menkopolhukam Wiranto. Dalam sambutan pidatonya Wiranto memastikan aparat keamanan sudah siap mengamankan jalannya pesta demokrasi Pemilu serentak tahun 2019.
"Siap akan menjaga dari rumah kediaman ke TPS aman," ujarnya.
Bersamaan dengan itu, Wiranto juga meminta pemerintah pusat dan daerah baik Gubernur, Bupati/ Walikota membantu KPU untuk turut mensukseskan Pemilu 2019. Wiranto juga meminta untuk terus mengimbau masyarakat menggunakan hak pilihnya saat 17 April 2019 nanti.
"Kalian kumpul di sini siap untuk menjadi fasilitator dan menjelaskan ke rakyat pilih jangan sampai golput," ujarnya.
"Ayo gunakan hak pilih anda pergi ke TPS dijaga oleh TNI dan Polri dan aparat keamanan lain, itu yang kita kehendaki sehingga ini gunanya kita rapat koordinasi saat ini," imbuhnya.
Baca Juga: Ini Lima Peraturan Pendukung MK Terkait Penanganan Sengketa Pemilu 2019
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu