Suara.com - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkritik sejumlah kartu sakti yang menjadi program andalan rival politiknya, Capres petahana Jokowi Widodo (Jokowi). Dia menyebutkan, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah seharusnya tak perlu membuat sejubel kartu.
Menurutnya, agar lebih efisien, cukup satu kartu untuk mencakupi segala kebutuhan rakyat.
"Teknologi informatika kita (memang) haruskan, Enggak usah banyak kartu, hanya satu kartu, Teknologi yang bukan untuk kemaslahatan rakyat tak perlu dilakukan," kata Prabowo dalam debat keempat Pilpres di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).
Diketahui, ketiga kartu sakti baru Jokowi yakni Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra-Kerja.
Meski sempat mengkritik soal kartu sakti Jokowi, Prabowo mengaku sepakat dengan Jokowi yang memangkas lembaga-lembaga yang tidak efektif. Selain itu, Prabowo menilai pelayanan berbasis online juga patut terus dimajukan pemerintah.
"Teknologi informasi adalah vital, Prabowo-Sandi akan memanfaatkan teknologi informatika ini. Jadi segala macam sistem yang baik, tapi kalau tujuannya tidak jelas. Yang kita capai adalah, pemerintahan yang efektif dan bebas korupsi. Sebagai contoh untuk meningkatkan kembali rasio pajak kita," kata Prabowo.
Acara debat yang hanya menampilkan Jokowi dan Prabowo mengangkat tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, dan hubungan internasional. Debat ini dipandu oleh dua moderator, yakni Zulfikar Naghi dan Retno Pinasti.
Ada sembilan panelis dari unsur akademisi dan perwakilan masyarakat dilibatkan dalam debat tersebut. Mereka di antaranya Direktur Pascasarjana IAIN Salatiga Prof DR Zakiyuddin Mag, Dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Dr J Haryatmoko SJ, Dekan Fisip Universitas Gadjah Mada Dr Erwan Agus Purwanto Msi, dosen politik UI Dr Valina Singka Subekti, Sekjen Transparency International Indonesia, Dadang Tri Sasongko.
Kemudian, Rektor Universitas Cenderawasih, Dr Ir Apolo Safanpo ST MT, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf, dosen Hubungan Internasional Fisip Unair Drs I Basis Eko Soesilo MA, dan dosen FISIP UI Dr Kusnanto Anggoro.
Baca Juga: Jokowi: Reformasi Bidang Pelayanan Lewat Layanan yang Berbasis Elektronik
Berita Terkait
-
Biar Ramping dan Tak Berbelit-belit, Jokowi Klaim Bubarkan 23 Lembaga
-
Prabowo: Sejak Umur 18 Tahun Saya Mempertaruhkan Nyawa Membela Pancasila
-
Prabowo Ngadu Dituduh Pro Khilafah, Jokowi: Saya Dituduh PKI Biasa Saja
-
Habis Ikuti Debat Pilpres, Jokowi Langsung Terbang ke Makassar Malam Ini
-
Jokowi di Debat Keempat Pilpres 2019: Saya Akan Bentuk Pemerintahan Dilan
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri