Suara.com - Calon Presiden Jokowi menilai pemerintah memerlukan kecepatan dalam melayani masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Jokowi juga menilai penyederhanaan dan penajaman kelembagaan juga diperlukan. Dia mengatakan lembaga yang tidak diperlukan dapat dipotong.
Selama pemerintahannya, Jokowi menjelaskan telah membubarkan 23 lembaga dengan tujuan menjadikan pemerintahan lebih ramping, lincah dan cepat memutuskan kebijakan. Peningkatan terhadap SDM Aparatur Sipil Negara juga akan terus dilakukan.
"Sehingga diperlukan yang pertama yang namanya reformasi dalam bidang pelayanan lewat layanan yang berbasis elektronik; e-government, e-procurement, e-budgeting, sangat sangat diperlukan dalam menyiapkan era digital ke depan," kata Jokowi dalam Debat Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam.
"Yang keempat kita melakukan yang namanya reformasi tata kelola. Manajemen semuanya harus disimpelkan, disederhanakan, tidak bertele-tele, lembaga-lembaga yang tidak perlu saya kira perlu kita bubarkan," ujar mantan Walikota Solo itu.
Dia juga menjelaskan ke depan pemerintah akan mengimplementasikan Dilan atau pemerintahan yang Digital Melayani.
Untuk diketahui, debat kali ini, hanya menampilkan dua calon presiden, yakni Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto.
Keduanya akan dipandu oleh dua moderator, yakni Zulfikar Naghi dan Retno Pinasti. Sementara tema yang diperdebatkan ialah ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, dan hubungan internasional.
Komisi Pemilihan Umum sendiri sebelumnya sudah menunjuk 9 orang panelis yang terdiri dari akademisi universitas serta perwakilan masyarakat.
Panelis dalam tema ideologi ialah Prof DR Zakiyuddin Mag, Direktur Pascasarjana IAIN Salatiga; dan, Dr J Haryatmoko SJ, Dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Baca Juga: Biar Ramping dan Tak Berbelit-belit, Jokowi Klaim Bubarkan 23 Lembaga
Panelis tema pemerintahan ialah, Dr Erwan Agus Purwanto Msi, Dekan Fisip Universitas Gadjah Mada; Dr Valina Singka Subekti Msi, Dosen Politik UI; dan, Dadang Tri Sasongko, Sekjen Transparency International Indonesia.
Sementara panelis tema pertahanan dan keamanan ialah, Al Araf, Direktur Eksekutif Imparsial; dan, Dr Ir Apolo Safanpo ST MT, Rektor Universitas Cenderawasih.
Sedangkan panelis tema hubungan internasional ialah, Drs I Basis Eko Soesilo MA, Dosen HI Fisip Unair; dan, Dr Kusnanto Anggoro, dosen FISIP UI.
Berita Terkait
-
Prabowo Ngadu Dituduh Pro Khilafah, Jokowi: Saya Dituduh PKI Biasa Saja
-
Tanamkan Ideologi Pancasila, Prabowo: Dalam Berpolitik Tak Cari Kesalahan
-
Jokowi: Pendidikan Pancasila Harus Dibangun Sejak dari PAUD
-
Jokowi di Debat Keempat Pilpres 2019: Saya Akan Bentuk Pemerintahan Dilan
-
Maruf Amin Tak Kasih Masukan Debat untuk Jokowi: Beliau Menguasai
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri