Suara.com - Pelaku rekayasa video milik Budayawan sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, bereaksi terhadap kritik Gus Mus.
Pemilik akun @shenall.ap tersebut ingin bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada Gus Mus atas perbuatannya melalui status terbaru Instagram miliknya.
"Mohon maaf yang sebesar-besarnya mbah. Bagaimana supaya saya bisa langsung berkomunikasi kepada mbah untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf @s.kakung," tulis akun @shenall.ap.
Dia juga mengunggah foto permintaan maaf untuk semua orang yang kecewa dengan unggahan video rekayasa yang mengadu domba Gus Mus dan Maruf Amin.
"Buat saudara-saudaraku yang kecewa dengan postingan ana, saya minta maaf. Kalau ada yang bisa saya hubungi supaya permohonan maaf saya bisa sampai ke @s.kakung (akun Gus Mus--RED)," demikian tertulis di foto itu.
Sebelumnya, budayawan sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, merasa difitnah melalui video hasil editan alias rekayasa.
Kekecewaan tersebut dilontarkan Gus Mus melalui akun jejaring sosial Instagram, @s.kakung, dan akun Twitter @gusmusgusmu, miliknya, Senin (1/4/2019).
Dalam video tersebut, terlihat hasil rekayasa seolah-olah Gus Mus menanggapi pernyataan dan orasi calon wakil presiden nomor urut 2 Maruf Amin.
Di video itu, terlihat Maruf Amin berorasi di atas panggung bahwa pemerintah sudah membuat tol darat, tol laut, tol udara hingga tol langit.
"Bahkan sekarang sudah bikin tol, tol darat, tol laut, tol udara, tol langit juga ada," ujar Maruf Amin dalam orasinya.
Adegan tersebut berganti dengan wawancara Gus Mus dengan seorang pria dengan latar dan waktu yang berbeda.
Dalam adegan itu, Gus Mus mengatakan jelas ada yang soak dan tidak waras karena berlebih-lebihan.
"Itu jelas ada yang soak. Ndak, itu karena apa? Karena berlebih-lebihan. Jangan sampean mencintai orang berlebih-lebihan dan jangan membenci orang berlebih-lebihan. Anda nanti tidak waras," ujar Gus Mus dalam video itu.
Menanggapi video tersebut, Gus Mus menegaskan bahwa itu merupakan hasil editan. Bahkan, dia menyebut si pelaku tega hanya gara-gara kepentingan politik bisa merekayasa.
"Gara-gara kepentingan politik sesaat, ada manusia yang tega membuat editan seperti ini. Rekayasa keterlaluan semacam ini sama sekali tidak sebanding dengan keuntungan politis--kalau memang ada--yang akan diperoleh dan dinikmatinya," tulis Gus Mus.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
- Ini 4 Tablet Paling Murah 2026, Memori Tembus 256 GB
Pilihan
-
Hasil Investigasi: KPF Temukan Massa Suruhan di Aksi Penjarahan Rumah Sahroni Hingga Uya Kuya
-
Munculnya Grup WhatsApp KPR-Depok hingga Pasukan Revolusi Jolly Roger Sebelum Aksi Demo Agustus 2025
-
KPF: Eskalasi Demo Agustus Dipicu Kematian Affan Kurniawan yang Tak Segera Ditangani Polisi
-
Cerita Warga Solo Hadapi Pajak Opsen hingga Kaget Uang Tak Cukup, FX Rudy: Mohon Dipertimbangkan!
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
Terkini
-
Hasil Investigasi: KPF Temukan Massa Suruhan di Aksi Penjarahan Rumah Sahroni Hingga Uya Kuya
-
KPK Minta Menag Nasaruddin Umar Klarifikasi Jet Pribadi OSO: Jangan Tunggu Dipanggil
-
Munculnya Grup WhatsApp KPR-Depok hingga Pasukan Revolusi Jolly Roger Sebelum Aksi Demo Agustus 2025
-
Latih Operator Dinsos Cara Reaktivasi BPJS PBI, Kemensos Pastikan Pengajuan Bisa Sehari Selesai
-
Respons Teror ke Ketua BEM UGM, Mensesneg: Kritik Sah Saja, Tapi Kedepankan Adab Ketimuran
-
Golkar Dukung Penuh Diplomasi 'Mengalir Tak Hanyut' Prabowo di AS
-
KPF: Eskalasi Demo Agustus Dipicu Kematian Affan Kurniawan yang Tak Segera Ditangani Polisi
-
Bukan Soal Beda Pendapat, Menkes Ungkap Alasan dr. Piprim Dipecat
-
1,7 Juta KPM Daerah Bencana Sumatra Terima Bansos
-
Gaya Prabowo Hadapi Konglomerat Berbeda dengan Jokowi: Tertutup, Berbasis Data Satgas