Suara.com - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan reshuffle menterinya yang jadi tersangka korupsi. Jokowi mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan perombakan kabinet maupun penggantian menteri.
Menurut Johan, Presiden terus melakukan evaluasi kinerja kepada para menterinya. Presiden juga meminta penjelasan kepada para pembantunya jika ada yang diperiksa oleh lembaga antirasuah itu.
"Perlu dipahami seseorang yang diperiksa KPK sebagai saksi, belum tentu terlibat. Akan tetapi, ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tentu akan diganti oleh Presiden Jokowi," kata Johan di Kantor Presiden RI, Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Jokowi selalu mengingatkan jajaran kabinetnya untuk tidak melakukan korupsi dan tidak melanggar hukum.
"Presiden juga tidak mau mengintervensi kasus apa pun yang berkaitan dengan menterinya," jelas Johan.
Perombakan kabinet atau penggantian menteri, kata Johan, dilakukan karena beberapa sebab, antara lain, prestasi kinerja serta bermasalah dengan hukum.
Sebelumnya, terdapat sejumlah menteri yang diperiksa oleh KPK, yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Para menteri tersebut diperiksa mengenai sejumlah kasus hukum yang berbeda.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Pesan Prabowo untuk Thomas Djiwandono yang Resmi jadi Deputi Gubernur BI
-
Mantan Kepala LKPP Ungkap Aturan Harga E-Katalog dalam Sidang Dugaan Korupsi Nadiem Makarim
-
Ibu Korban Kecelakaan Maut di Singapura Masih Dirawat Intensif, Pengemudi Resmi Ditahan
-
Fakta Baru Kasus Pria Dikira Panggul Mayat, Biawak Gagal Dijual Dibawa Pulang Jalan Kaki
-
Terima Aspirasi Amnesty, DPD RI Dorong Penyelesaian Damai Konflik dan Penguatan HAM di Papua
-
Amnesty Internasional Laporkan Tragedi Gearek ke DPD: Heli Militer Diduga Serang Pemukiman
-
Pimpinan DPD RI soal Laporan Tragedi Gearek: Kekerasan di Papua Bukan Lagi Rahasia Umum!
-
Sempat Dinonaktifkan, Mensos Pastikan BPJS PBI 106 Ribu Pasien Katastropik Aktif Otomatis
-
Hampir Separuh Laut Dunia Kini Tercemar Sampah: Apa yang Bisa Dilakukan?
-
Pelajar Tewas Gegara Jalan Berlubang di Matraman, Polisi Dalami Faktor Infrastruktur