Suara.com - Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP menyebut kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Joko Wiodo (Jokowi) usai lebaran 2019.
Menurutnya sampai waktu Lebaran, Jokowi tidak akan melalukan perombakan kabinet.
"Kalau sampai lebaran, saya kira tidak ada, saya tidak tahu. Setelah lebaran, kemungkinan itu bisa saja," ujar Johan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Isu perombakan kabinet tersebut muncul lantaran ada tiga menteri yang terseret kasus dugaan korupsi. Tiga menteri tersebut yaitu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Imam Nahrawi, baru-baru ini menjadi saksi untuk terdakwa Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dalam kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau suap KONI di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (29/4/2019).
Selanjutnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang ruang kerjanya digeledah KPK dan hari ini Lukman memenuhi panggilan KPK sebagai saksi.
Menurut Johan, perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi berdasarkan evualuasi dan hasil kinerja yang dilakukan para menteri-menterinya. Bahkan kata Johan, Jokowi sampai menanyakan kepada rakyat soal kinerja para menterinya dalam kunjungan kerjanya.
"Evaluasi itu dilakukan setiap saat dan Pak Presiden Jokowi selalu kroscek kinerja pembantunya kepada semua pihak. Dalam kunjungan kerja, beliau juga bertanya kepada rakyat soal kinerja menteri," ucap dia.
Jokowi, kata Johan, juga menghormati proses hukum yang berlaku di Indonesia. Ia pun menuturkan Jokowi juga tidak akan mengintervensi kasus kasus apapun yang menimpa para menterinya.
Baca Juga: Moeldoko Sebut Reshuffle Kabinet Tunggu Status Tersangka
"Oh pasti (Menghormati proses hukum). Sering disampaikan pak presiden, pak presiden menghormati proses hukum di KPK. Selain tidak bisa, presiden juga tidak mau mengintervensi kasus apa pun yang berkaitan dengan menterinya," kata dia.
Mantan Juru Bicara KPK itu menyebut Jokowi kerap mengingatkan agar para jajaran menterinya tidak melakukan korupsi.
"Selalu presiden dan selalu mengingatkan jajaran kabinetnya untuk tidak melakukan korupsi. Dan di dalam peringatan itu presiden mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak merampok uang rakyat. Nanti akan berurusan dengan penegak hukum," tandasnya.
Berita Terkait
-
Menpora Imam Nahrawi Diisukan Mundur, Ini Kata Istana
-
Johan Budi: Teror KPK dari Kaki Patah, Penembakan Misterius, sampai Santet
-
Daging di Indonesia Termahal Sedunia? Istana: Prabowo ke Pasar Dunia Mana?
-
Johan Budi Bantah Ada Hubungan Istana dengan Asia Sentinel
-
Dilarang Mundur oleh Jokowi, Ini Janji Johan Budi Saat Kampanye
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
Pilihan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
Terkini
-
Maling Motor Bersenjata Api Tembaki Pemilik CRF di Kebon Jeruk, Korban Terluka
-
Nadiem Makarim Ungkap Peran Jokowi dalam Pembentukan Tim Shadow
-
Kemendagri Klarifikasi Informasi Penggunaan KTP-el dan Fotokopi Identitas
-
DPR Kritik SE Mendikdasmen: Hanya Solusi Jangka Pendek, Tapi Status Guru Honorer Masih Tak Jelas
-
Pemodal Masih Diburu! Bareskrim Pastikan 275 WNA Kasus Judol Hayam Wuruk Disidang di Indonesia
-
Penampakan Gudang PT Indobike Isi Ribuan Motor Honda-Yamaha Hasil Kejahatan Fidusia di Jaksel
-
Pemerintah Dorong Kampus Kelola MBG, DPR: Jangan Sampai Ganggu Fokus Pendidikan
-
Terbongkar! Skandal PT Indobike, Raup Rp26 M dari Ekspor Ribuan Motor Hasil Kejahatan Fidusia
-
Andrie Yunus Tolak Bersaksi di Sidang Militer, KontraS: Kasus Air Keras Itu Pidana Umum!
-
KontraS Kritik Hakim Pengadilan Militer yang Ancam Pidanakan Saksi Korban Andrie Yunus