Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan Partai Demokrat keluar dari koalisi partai pendukung Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Ia juga meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta jajarannya untuk tidak bersikap seperti serangga undur-undur.
Arief menyampaikan kepada Demokrat agar bersikap tegas, apabila memang ingin keluar dari koalisi. Menurutnya, Partai Demokrat tidak perlu menunjukkan sikap ogah-ogahan dalam mendukung Prabowo – Sandiaga.
"Demokrat sebaiknya keluar saja dari koalisi Adil Makmur, jangan elitenya dan ketum kayak serangga undur-undur ya, mau mundur dari koalisi saja pakai mencla-mencle segala. Monggo keluar saja deh," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/5/2019).
Lagipula menurutnya, Partai Demokrat tidak memiliki efek elektoral saat menjadi salah satu partai koalisi pendukung Prabowo - Sandiag. Arief menyebutkan Demokrat malah membuat elektoral Prabowo – Sandiaga merosot.
"Wong enggak ada pengaruhnya menghasilkan suara Prabowo - Sandiaga kok selama ini. Malah menurunkan suara loh," ujarnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat blak-blakan menegaskan bakal mengakhiri kerja sama dalam koalisi partai pendukung Prabowo – Sandiaga kalau KPU menyatakan Jokowi – Maruf Amin pemenang Pilpres 2019.
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, hal tersebut dilakukan karena partainya memunyai kewajiban mengawal pemerintahan.
"Kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi berakhir, karena pilpres juga berakhir," kata Ferdinand di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).
Baca Juga: Ferdinand: Untung Bang Sandi Bukan Orang Demokrat
Ferdinand mengatakan, sikap Partai Demokrat akan ditentukan setelah KPU RI mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei.
Setelahnya, kata dia, Demokrat akan mempertimbangkan bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja yang menyokong Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin.
Hal tersebut, akan dibahas dalam rapat majelis tinggi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kalau Jokowi mengajak kami, akan dipertimbangkan dan dibahas oleh majelis tinggi yang dipimpin SBY. Kalau tidak diajak, enggak mungkin juga kami masuk ke pemerintahan,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf Amin, Abdul Kadir Karding membuka peluang bagi Partai Demokrat dan PAN untuk bergabung.
Karding mengatakan, dari semua partai pendukung dan pengusung Prabowo – Sandiaga, kemungkinan besar yang terlebih dahulu merapat ke Jokowi adalah Partai Demokrat dan PAN.
Berita Terkait
-
Ferdinand: Untung Bang Sandi Bukan Orang Demokrat
-
SBY Dituding Ingin Gagalkan Prabowo Nyapres, Begini Jawaban Partai Demokrat
-
Andi Arief Minta Kader PD Tak Tanggapi Para Sumbu Pendek, Sindir Siapa?
-
Eggi Sudjana Tersangka, Cuit Ruhut Sitompul: Bakal Menyusul Lainnya
-
Partai Demokrat Beralih Ke Koalisi Jokowi, BPN: Tidak Mau Berandai-Andai
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok