Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan Partai Demokrat keluar dari koalisi partai pendukung Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Ia juga meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta jajarannya untuk tidak bersikap seperti serangga undur-undur.
Arief menyampaikan kepada Demokrat agar bersikap tegas, apabila memang ingin keluar dari koalisi. Menurutnya, Partai Demokrat tidak perlu menunjukkan sikap ogah-ogahan dalam mendukung Prabowo – Sandiaga.
"Demokrat sebaiknya keluar saja dari koalisi Adil Makmur, jangan elitenya dan ketum kayak serangga undur-undur ya, mau mundur dari koalisi saja pakai mencla-mencle segala. Monggo keluar saja deh," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/5/2019).
Lagipula menurutnya, Partai Demokrat tidak memiliki efek elektoral saat menjadi salah satu partai koalisi pendukung Prabowo - Sandiag. Arief menyebutkan Demokrat malah membuat elektoral Prabowo – Sandiaga merosot.
"Wong enggak ada pengaruhnya menghasilkan suara Prabowo - Sandiaga kok selama ini. Malah menurunkan suara loh," ujarnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat blak-blakan menegaskan bakal mengakhiri kerja sama dalam koalisi partai pendukung Prabowo – Sandiaga kalau KPU menyatakan Jokowi – Maruf Amin pemenang Pilpres 2019.
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, hal tersebut dilakukan karena partainya memunyai kewajiban mengawal pemerintahan.
"Kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi berakhir, karena pilpres juga berakhir," kata Ferdinand di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).
Baca Juga: Ferdinand: Untung Bang Sandi Bukan Orang Demokrat
Ferdinand mengatakan, sikap Partai Demokrat akan ditentukan setelah KPU RI mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei.
Setelahnya, kata dia, Demokrat akan mempertimbangkan bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja yang menyokong Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin.
Hal tersebut, akan dibahas dalam rapat majelis tinggi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kalau Jokowi mengajak kami, akan dipertimbangkan dan dibahas oleh majelis tinggi yang dipimpin SBY. Kalau tidak diajak, enggak mungkin juga kami masuk ke pemerintahan,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf Amin, Abdul Kadir Karding membuka peluang bagi Partai Demokrat dan PAN untuk bergabung.
Karding mengatakan, dari semua partai pendukung dan pengusung Prabowo – Sandiaga, kemungkinan besar yang terlebih dahulu merapat ke Jokowi adalah Partai Demokrat dan PAN.
Berita Terkait
-
Ferdinand: Untung Bang Sandi Bukan Orang Demokrat
-
SBY Dituding Ingin Gagalkan Prabowo Nyapres, Begini Jawaban Partai Demokrat
-
Andi Arief Minta Kader PD Tak Tanggapi Para Sumbu Pendek, Sindir Siapa?
-
Eggi Sudjana Tersangka, Cuit Ruhut Sitompul: Bakal Menyusul Lainnya
-
Partai Demokrat Beralih Ke Koalisi Jokowi, BPN: Tidak Mau Berandai-Andai
Terpopuler
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Purbaya Temukan Uang Ribuan Triliun Milik Jokowi di China? Kemenkeu Ungkap Fakta Ini
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan, RAM 6 GB Performa Jempolan
- 5 Sepatu Skechers Paling Nyaman untuk Jalan Kaki, Cocok Dipakai Lansia
- 5 Sunscreen untuk Hilangkan Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
Pilihan
-
KLH Gugat 6 Perusahaan Rp 4,8 Trliun, Termasuk Tambang Emas Astra dan Toba Pulp Lestari?
-
Bursa Transfer Liga Inggris: Manchester United Bidik Murillo sebagai Pengganti Harry Maguire
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
Terkini
-
Tanah Tiba-tiba Ambles Jadi Lubang Raksasa? BRIN Ungkap Penyebab dan Daerah Rawan di Indonesia
-
7 Fakta Adu Jotos Guru vs Siswa di Jambi: Dari Kata 'Miskin' Sampai Ancam Pakai Celurit
-
Menteri PU Ungkap Kebutuhan Anggaran Perbaikan Infrastruktur Sumatra Capai Rp74 Triliun
-
Jejak Politisi dan Oligarki di Balik Banjir Sumatra, JATAM Bongkar Nama-nama Besar
-
Jakarta Tambah 40 e-TLE Handheld Presisi, Polisi Perluas Penindakan Digital di Jalan Raya
-
Walhi Ungkap Parahnya Bencana Ekologis Aceh Tamiang, Negara Baru Hadir Sepekan Kemudian
-
DPR Sesalkan Insiden Guru-Murid Saling Serang di Jambi: Sekolah Bukan Arena Tinju!
-
Pemerintah Cuma Mikir Cuan, JATAM: Sumatra Akan Tetap Diterpa Bencana Meski Tak Ada Hujan Ekstrem
-
Tak Ada Kata Maaf, Kasus Ijazah Palsu Jokowi yang Menjerat Eggi Sudjana Resmi Dihentikan Polisi
-
Iran Bergejolak, DPR Peringatkan 'Aktor Asing' dan Desak Pemerintah Siapkan Evakuasi WNI