Partai Demokrat Beralih Ke Koalisi Jokowi, BPN: Tidak Mau Berandai-Andai

Suara.com - Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut partainya akan mengakhiri kerjasama dengan koalisi Indonesia Adil dan Makmur, jika Capres - Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin akan menang.

Mendengar hal tersebut, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno enggan berandai-andai karena masih meyakini kesolidan koalisi.

Dewan Pengarah BPN Prabowo - Sandiaga, Fadli Zon mengakuenggan menanggapi soal lontaran Ferdinand tersebut.

Lantaran, Fadli meyakini partai koalisi pendukung Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno masih tetap solid.

"Kalau belum ada sikap resmi apa yang mau ditanggapi? Sampai saat ini masih solid enggak ada masalah," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Selasa (7/5/2019).

Kendati demikian, apabila Demokrat kemudian beralih ke koalisi Jokowi - Maruf Amin pada nantinya, Fadli melihat tidak ada masalah. Hal tersebut disampaikan lantaran berpindah koalisi menjadi salah satu hak bagi setiap partai politik.

"Ya kalau menurut saya setiap partai pasti mempunyai sikapnya dalam hal menghadapi peristiwa pemilu. Silahkan saja itu kan hak bagi setiap partai politik. Yang saya tau sejauh ini sampai sekarang itu solid tidak ada masalah," tandasnya.

Untuk diketahui, kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan partainya akan mengakhiri kerjasama dalam Koalisi Adil dan Makmur pengusung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Kerjasama tersebut akan berkahir jika pasangan nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin dinyatakan menang dalam Pemilu 2019.

Ferdinand menuturkan sikap politik Partai Demokrat belum ditentukan lantaran hasil daripada Pemilu 2019 belum dikeluarkan.

Baca Juga: Penjelasan Andi Arief Soal Survei Partai Demokrat Prabowo Menang 62 Persen

Hanya saja, Ferdinand mengungkapkan jika Prabowo menang partai berlogo bintang mercy tersebut memiliki kewajiban untuk mengawal pemerintahan. Sedangkan, jika Jokowi menang maka Partai Demokrat akan mengakhiri koalisi dengan partai pengusung Prabowo.

"Kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi berakhir, karena pilpres juga berakhir," kata Ferdinand di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).