Waketum Gerindra: Jokowi Belum Klir Jamin Keluarga SBY yang Diduga Korupsi

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Partai Demokrat keluar dari koalisi pendukung Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Pasalnya, setelah hari pemungutan suara Pilpres 2019, Arief menilai sikap Demokrat mulai berubah dan tak total mendukung Prabowo – Sandiaga.

Bahkan, Arief mengibaratkan Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono sebagai serangga Undur-undur.

Sebab, kata Arief, Demokrat kekinian tengah mengais harapan dari Capres nomor urut 1 Jokowi, meski secara prosedural masih mendukung Prabowo.

Arief menegaskan, sikap Demokrat itu lantaran Jokowi sebagai petahana belum menjamin tokoh-tokoh partai yang terseret korupsi tak diapa-apakan.

"Saya tahu kok kenapa (Demokrat) kayak undur-undur, maklum belum klir jaminan hukum dari Kangmas Joko Widodo bagi keluarga SBY yang diduga banyak terlibat kasus korupsi. Kayak kasus korupsi proyek Hambalang," ujar Arief, Jumat (10/5/2019).

"Tapi saya yakin Kangmas Joko Widodo tidak akan pernah menjamin keluarga SBY enggak akan diproses hukum oleh KPK. Sebab kangmas itu selama ini jelas sangat mendukung pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai Arief sudah melayangkan tuduhan serius kepada keluarga ketuanya.

"Terkait tuduhan Poyuono, keluarga SBY diduga banyak terlibat kasus korupsi dan meminta jaminan hukum dari Jokowi, secara hukum ini tuduhan yang sangat serius," ujarnya.

Baca Juga: Arief Poyuono Usir Demokrat dari Koalisi Prabowo, Jansen: Ngaca!

Ia menegaskan, Arief harus siap bertanggung jawab di hadapan hukum soal tuduhannya tersebut. Apalagi, menurut Jansen, Arief sudah menuduh 2 presiden sekaligus.

“Dia menuduh Presiden Jokowi melakukan pembiaran hukum dan Presiden SBY korupsi," sambungnya.

Dari segi politik, Jansen juga mempertanyakan apakah pernyataan Arief itu mewakili pribadi atau Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

"Kalau iya, ini sangat berbahaya karena tuduhan Puyono ini tuduhan yang serius secara hukum. Kami meminta Gerindra untuk menegur Arief dan dia harus minta maaf.”