Bupati Kulon Progo Diangkat Jadi Kepala BKKBN, Ini Penjelasan Presiden

Suara.com - Pengangkatan Bupati Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Hasto Wardoyo menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dinilai memiliki kelebihan dalam mengampanyekan program keluarga berencana.

Alasan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo usai meresmikan Tol Pandaan-Malang Seksi I-III di lokasi Gerbang Pintu Keluar Tol Pandaan-Malang Seksi III, yakni Gerbang Tol Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (13/5/2019).

"Ya, itu dokter dan komunikasi publik seorang bupati kan jauh lebih baik untuk mengampanyekan keluarga berencana," kata Jokowi seperti dilansir Antara.

Menurut Jokowi, Hasto Wardoyo adalah orang lapangan dan seorang dokter yang mengetahui permasalahan di lapangan.

"Jelas orang lapangan, tahu masalah detail sebelumnya, dan dokter juga, apa, sudah pas lah kalau gitu," kata Jokowi.

Sebelumnya, Hasto Wardoyo mengaku mendapat surat keputusan diri sebagai Kepala BKKBN masih bersifat informasi yang disampaikan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan melalui WhatsApp.

Hasto mengaku mendapat pesan tersebut pada Kamis (9/5/2019) dari Dirjen P2P Kementerian Kesehatan sekitar 16.00 WIB. Inti dalam surat tersebut, menyatakan keputusan pengangkatan dirinya sebagai Kepala BKKBN, seperti yang beredar di media sosial (medsos) .

"Sampai hari ini, status saya masih seperti itu, menerima informasi dari Dirjen P2P, kemudian Dirjen juga belum memerintahkan apa-apa, tapi baru sekadar memberi informasi itu," kata Hasto, Jumat (10/5/2019).

Hasto mengaku terkejut ketika banyak pihak yang menanyakan itu, sehingga tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia berasumsi kalau isi pesan itu sangat rahasia, tapi sudah banyak masyarakat yang tahu, bahkan dirinya saat mendapat informasi tersebut tidak memberi tahu istrinya.

Baca Juga: Menhub: Bandara Kulon Progo Diresmikan 2 Pekan Sebelum Lebaran

"Saya selalu sampaikan, ya, nanti kita lihat kebenaran dari isi pesan yang disampaikan Dirjen. Saya kan punya jabatan sebagai Bupati, kalau berita itu benar, tentu ada mekanisme yang harus dilakukan, tidak serta merta diterima begitu saja, sehingga saya belum dapat bicara banyak. Sampai saat ini belum ada surat, kecuali informasi dari Dirjen," kata Hasto.

Politisi PDIP ini juga mengaku belum melakukan konfirmasi ke atas soal informasi yang telah beredar di semua kalangan, dan media sosial.

"Belum, belum," katanya.

Terkait isu yang sama muncul sebelum Pemilu 2019, Hasto mengaku dua bulan lalu dirinya sempat diberitahu orang bahwa ada keputusan di pusat ada kekosongan di BKKBN karena pensiun. Kemudian, dirapatkan di kepresidenan.

"Saya pernah diberi tahu orang-orang penting dari Jakarta bahwa ada keputusan saya masuk dalam kandidat itu. Tapi saya tidak menerima surat atau apa, menerima surat dalam bentuk pesan baru sekarang," katanya.

Saat ditanya kesiapan Bupati Hasto seandainya informasi yang beredar di masyarakat itu benar, ia mengatakan kesiapan ada dua. Pertama, kesiapan untuk menapak pekerjaan baru, dan kedua, kesiapan menata yang ditinggalkan.