Suara.com - Sejumlah tokoh dari Gerakan Suluh Kebangsaan menemui Menko Polhukam Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019). Sejumlah isu menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut, termasuk soal kerusuhan 22 Mei.
Penggagas Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD membahas soal keputusan KPU yang telah menetapkan Capres - Cawapres nomor urut 01 Jokowi - Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019 berdasarkan hasil penghitungan suara nasional. Pasca pengumuman itu, Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menolak keputusan KPU dan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sejak penetapan KPU tersebut, beberapa hari ini beberapa kelompok melakukan unjuk rasa baik di depan gedung KPU maupun di depan gedung Bawaslu dengan muatan menolak hasil yang ditetapkan," kata Mahfud.
Meskipun unjuk rasa itu berjalan dengan baik, namun pada akhirnya kericuhan pun tidak dapat dihindarkan pada 22 Mei dini hari.
Mahfud pun menilai kalau kericuhan tersebut dilakukan oleh oknum-oknum yang melakukan provokasi ke arah anarkisme.
"Unjuk rasa telah disusupi oleh perusuh-perusuh yang mendompleng aksi demo tersebut," ujarnya.
Senada dengan Mahfud MD, anggota Gerakan Suluh Kebangsaan, Komarudin Hidayat menganggap kalau pelaku-pelaku kerusahan tersebut bukan menjadi bagian dari pendukung Prabowo - Sandiaga.
Akan tetapi para pelaku kerusuhan itu ialah penumpang gelap yang ingin memanfaatkan situasi untuk membuat keonaran.
"Kelompok ini mempunyai agenda yang berbeda dengan kelompok aksi damai, bukan bagian dari gerakan yang menyuarakan aspirasi menolak hasil Pilpres 2019," kata Komarudin.
Baca Juga: Prediksi Mahfud MD soal 'Nasib' Indonesia usai Putusan MK 28 Juni
"Gerakan Suluh Kebangsaan memandang hal ini sudah membahayakan bangsa dan negara Republik lndonesia, menimbulkan rasa tidak aman kepada masyarakat, dan mengurangi kepercayaan terhadap negara," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025