Suara.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur (Wagub), Ongen Sangaji enggan menanggapi pernyataan Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest yang menuding ada politik uang dalam proses pemilihan Wagub DKI.
Ia menyebut Rian tidak pernah masuk ke ruang rapat saat sedang membahas proses pemilihan Wagub.
Menurutnya segala proses pemilihan bisa diketahui publik karena rapat selalu digelar secara terbuka. Karena itu, Rian disebut Ongen bisa mengetahui keberlangsungan pemilihan Wagub jika datang langsung ke ruangan.
"(Ernest) masuk ruangan ini saja juga enggak pernah. Teman-teman kan tahu rapat Pansus ini terbuka untuk semua orang," ujar Ongen di Kantor DPRD, Selasa (16/7/2019).
Rian disebut Ongen tidak mengetahui proses pemilihan secara rinci. Bahkan Ongen mengaku tidak mengenal sosok dari Rian Ernest itu.
"Kami mengikuti perkembangannya Jadi saya enggak mau menanggapi Rian Ernest karena saya tidak kenal dengan yang bersangkutan," kata Ongen.
Rian diminta jika memang temuannya benar, maka harus segera dilaporkan ke aparat hukum. Namun, Rian juga harus terima jika dilaporkan oleh anggota DPRD jika tidak bisa membuktikannya.
"Kalau itu tidak temuan nah dia harus terima risikonya bahwa ada tuntutan balik dari teman-teman kepada dia," kata dia.
Sebelumnya, PSI menuding, ada praktik politik uang di DPRD DKI Jakarta, untuk proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.
Baca Juga: Demokrat Polisikan Politikus PSI Rian Ernest Soal Politik Uang di DPRD DKI
Politik uang tersebut bertujuan untuk menghadirkan para anggota DPRD dalam rapat paripurna pemilihan wagub yang bakal segera digelar.
Politikus PSI Rian Ernest menuding, jumlah uang yang ”diguyur” ke DPRD DKI bernilai ratusan juta rupiah.
"Rumor politik uang yang PSI dengar adalah, adanya uang senilai ratusan juta rupiah yang akan diberikan kepada anggota DPRD agar hadir dalam paripurna pemilihan wagub. Agar paripurnanya kuorum,” kata Rian, Senin (15/7/2019).
Tag
Berita Terkait
-
Gerindra Siap Dukung PSI Buktikan Ada Duit di Balik Pemilihan Wagub Jakarta
-
Isu Politik Uang Dalam Pemilihan Wagub DKI, KPK: Belum Tahu
-
PSI Tuduh Politik Uang di Wagub DKI, PKS: Jika Ada Bukti Harusnya Laporkan
-
Dugaan Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, PKS: PSI Cemarkan Nama Baik DPRD
-
DPRD DKI Tunjuk Dua Nama Jadi Pimpinan Pansus Pemilihan Wagub
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun
-
Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM