PSI Tuduh Politik Uang di Wagub DKI, PKS: Jika Ada Bukti Harusnya Laporkan

Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mencermarkan nama baik anggota DPRD DKI jika tak bisa membuktikan  tuduhannya soal politik uang.

Ketua fraksi PKS di DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi mengatakan politik uang tidak terjadi saat pemilihan Wagub pengganti Sandiaga Uno tersebut. Ia menyebut prosesnya berjalan bersih dan profesional.

"Pertama yang menuduh itu harus membuktikan. Jadi itu bisa menjatuhkan anggota dewan. Kalau dibilang begitu bisa menjatuhkan anggota dewan dan bisa mencemarkan nama baik," ujar Suhaimi di DPRD DKI, Senin (15/7/2019).

Menurutnya, PSI harus mengumpulkan bukti mengenai politik uang tersebut sesuai yang diutarakan. Nantinya bukti tersebut bisa dilaporkan ke aparat hukum untuk ditindak.

"Ketika mendatangkan bukti, dia (PKS) bisa melaporkan pada aparat hukum," jelas Suhaimi.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia, (PSI) menuding, ada praktik politik uang di DPRD DKI Jakarta, untuk proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.

Politik uang tersebut bertujuan untuk menghadirkan para anggota DPRD dalam rapat paripurna pemilihan wagub yang bakal segera digelar.

Politikus PSI Rian Ernest menuding, jumlah uang yang ”diguyur” ke DPRD DKI bernilai ratusan juta rupiah.

"Rumor politik uang yang PSI dengar adalah, adanya uang senilai ratusan juta rupiah yang akan diberikan kepada anggota DPRD agar hadir dalam paripurna pemilihan wagub. Agar paripurnanya kuorum,” kata Rian, Senin (15/7/2019).

Baca Juga: PSI Tuding Ada Politik Uang agar Sidang DPRD DKI Pemilihan Wagub Kuorum