Suara.com - Partai Gerindra membantah ihwal Prabowo Subianto yang meminta uang Rp 1 triliun kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Politikus Gerindra Andre Rosiade tegas mengatakan tudingan yang dilancarkan oleh politikus Partai Demokrat Panca Cipta Laksana itu tidak benar adanya alias hoaks.
"Hoaks si Panca itu enggak pernah hadir kok, saya sudah cek kepada yang mendampingi Pak Prabowo, Mas Sugiono dan Bang Edy Prabowo, enggak ada pembicaraan seperti itu," kata Andre saat dihubungi wartawan, Rabu (17/7/2019).
Andre meminta agar apa yang disampaikan Panca terkait permintaan uang Prabowo ke SBY tak layak dipercaya. Ia berkata, jika hal tersebut benar maka SBY selaku pihak terkait yang akan menyampaikannya langsung, bukan Panca.
"Ini orang hoaks gitu loh udah lah egggak usah didengerin. Ngapain dengerin dari caleg gagal, habisin waktu. Kan sudah jelas gak ada, kalau emang ada sudah Pak SBY yang ngomong," ujarnya.
Sebelumnya, Panca menuding, Prabowo Subianto sempat meminta Rp 1 triliun ke Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono.
Uang itu diminta Prabowo untuk menambah kebutuhan dana kampanye Pemilihan Presiden 2019.
Awalnya, Panca merespons pernyataan dari salah satu pengguna akun Twitter @YanHarahap yang mengatakan kepada Politikus Gerindra Andre Rosiade, bahwa Prabowo sempat meminta Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres mendampinginya di Pilpres 2019.
Tapi, akun itu mengklaim, Prabowo menyaratkan SBY bisa memberikan dana Rp 1 triliun. Panca lantas membenarkan hal itu, hingga menyebut SBY kaget terhadap permintaan Prabowo tersebut.
Baca Juga: Digugat Keponakan Prabowo hingga Mulan, Gerindra: Kita Kedepankan Mediasi
"Ini benar Prabowo minta duit Rp 1 Triliun. Pak SBY kaget," kata Panca melalui akun Twitternya @panca66 pada Senin (15/7/2019).
Panca kemudian menerangkan, Prabowo kala itu membutuhkan Rp 3 Triliun untuk membiayai dana kampanyenya.
Saat itu, Prabowo baru memiliki Rp 2 triliun yang berasal dari kantong pribadinya, dan Rp 1 Triliun milik Rachmawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Partai Gerindra.
"Katanya untuk biaya kampanye. Butuh Rp 3 Trilun. Prabowo punya Rp 1 Triliun dan Rachmawati punya Rp 1 Triliun," ujarnya.
"Padahal, kemudian hari saya bertemu Rachmawati, dia bilang mau ketemu Pak SBY minta bantuan pendanaan kampanye. Prabowo enggak pengin menang,"sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Dicibir Makin Liar Usai Copot Hijab, Olla Ramlan: Hidup Harus Selalu...
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah