Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi mengatakan partainya siap bergabung ke dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Namun, Didi mengklaim Demokrat bukanlah partai yang akan meminta-minta jatah kursi menteri.
Hal itu diungkapkan Didi dalam diskusi bertajuk 'Periode ke-2 Jokowi: Merangkai Gerbong Pendukung vs Menata Barisan Oposisi' di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).
Didi mengatakan Demokrat siap bergabung jika memang diperlukan dan sesuai dengan visi dan misinya.
"Yang pasti kami konsisten bukan partai yang apa ya, yang pasti jabatan-jabatan apapun itu enggak boleh meminta-minta kita, ada harga diri ada gengsi yang pasti harus cocok dengan prinsip mau programnya partai Demokrat kalau memang diajak bersama diajak dalam koalisi. Ini harus jelas dengan program dan visi misi partai Demokrat," kata Didi.
Didi menuturkan Demokrat memiliki 14 program pro rakyat. Program tersebut akan terus diperjuangkan baik ketika Demokrat ada di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan.
"Partai Demokrat itu punya 14 progam pro rakyat yang memang sangat diperlukan kedepan siapapun yang bersama dengan kami baik di dalam ataupun di luar pemerintahan harus jelas bahwa 14 progam partai Demokrat ini bisa beririsan dengan pihak-pihak yang siap bersama dengan kami," ujarnya.
Didi pun menepis adanya anggapan pertemuan antara Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Presiden Jokowi pasca Pilpres 2019 sebagai manuver politik.
Dia mengklaim pertemuan antara AHY atas undangan Jokowi dalam rangka meredakan situasi politik yang sempat memanas saat Pilres 2019.
"Saya kira langkah itu lah yang dilakukan oleh mas AHY yang harus dibaca demikian. Jadi sama sekali tidak ada yang namanya manuver manuver apalagi yang namanya bicara kursi menteri jauh banget, saya kira masih jauh. Jadi kita sama sekali tidak ke sana," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Jika Dibutuhkan, Demokrat Mau Merapat ke Jokowi
-
Koalisi atau Oposisi, Demokrat Tentukan Sikap Politik Oktober Mendatang
-
Gerindra Diprediksi Dapat 2 Kursi Menteri, Demokrat: Turun Dari Tawaran?
-
Bawa Bukti Rekaman, Politikus Demokrat Akan Laporkan Rian Ernest ke Polisi
-
FPI Sebut Indonesia Minta Arab Saudi Cekal Rizieq, Demokrat: Tak Masuk Akal
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Menolak Bungkam! Rakyat Kecil di Kota Bogor Tuntut Keadilan Hak Tanah yang Diduga Diserobot
-
Tukang Cukur dan Camat Sudah Minta Maaf, Netizen Masih Buru Pelaku Perekam Video Viral
-
Tanggapi Insiden Tukang Cukur di Rancabungur, Bupati Bogor: Mari Bersama Maknai Kemerdekaan
-
Cara Seru Jakarta Ajak Ratusan Pelajar Kenali Pariwisata Berkelanjutan
-
Nekat Panjat Atap Hingga Bakar Dua Motor, Evakuasi Pria ODGJ di Cibadak Sukabumi Menegangkan
-
BRI Perluas Akses Pembiayaan KUR Petani di Bengkayang Guna Swasembada Pangan
-
Retribusi Melempem, Benyamin Davnie Bentuk Perseroda 'Citra Anggrek Mandiri' Kelola Pasar Tangsel
-
Geledah Jateng-Jatim, KPK Cari Bukti untuk Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Pajak
-
Bupati Brebes Temui Siswa Sespimmen Polri, Bahas Persoalan Pupuk Subsidi
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Pemkot Bandung Tertibkan Bangunan Liar di Jalan Rajawali