Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi mengatakan partainya siap bergabung ke dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Namun, Didi mengklaim Demokrat bukanlah partai yang akan meminta-minta jatah kursi menteri.
Hal itu diungkapkan Didi dalam diskusi bertajuk 'Periode ke-2 Jokowi: Merangkai Gerbong Pendukung vs Menata Barisan Oposisi' di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).
Didi mengatakan Demokrat siap bergabung jika memang diperlukan dan sesuai dengan visi dan misinya.
"Yang pasti kami konsisten bukan partai yang apa ya, yang pasti jabatan-jabatan apapun itu enggak boleh meminta-minta kita, ada harga diri ada gengsi yang pasti harus cocok dengan prinsip mau programnya partai Demokrat kalau memang diajak bersama diajak dalam koalisi. Ini harus jelas dengan program dan visi misi partai Demokrat," kata Didi.
Didi menuturkan Demokrat memiliki 14 program pro rakyat. Program tersebut akan terus diperjuangkan baik ketika Demokrat ada di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan.
"Partai Demokrat itu punya 14 progam pro rakyat yang memang sangat diperlukan kedepan siapapun yang bersama dengan kami baik di dalam ataupun di luar pemerintahan harus jelas bahwa 14 progam partai Demokrat ini bisa beririsan dengan pihak-pihak yang siap bersama dengan kami," ujarnya.
Didi pun menepis adanya anggapan pertemuan antara Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Presiden Jokowi pasca Pilpres 2019 sebagai manuver politik.
Dia mengklaim pertemuan antara AHY atas undangan Jokowi dalam rangka meredakan situasi politik yang sempat memanas saat Pilres 2019.
"Saya kira langkah itu lah yang dilakukan oleh mas AHY yang harus dibaca demikian. Jadi sama sekali tidak ada yang namanya manuver manuver apalagi yang namanya bicara kursi menteri jauh banget, saya kira masih jauh. Jadi kita sama sekali tidak ke sana," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Jika Dibutuhkan, Demokrat Mau Merapat ke Jokowi
-
Koalisi atau Oposisi, Demokrat Tentukan Sikap Politik Oktober Mendatang
-
Gerindra Diprediksi Dapat 2 Kursi Menteri, Demokrat: Turun Dari Tawaran?
-
Bawa Bukti Rekaman, Politikus Demokrat Akan Laporkan Rian Ernest ke Polisi
-
FPI Sebut Indonesia Minta Arab Saudi Cekal Rizieq, Demokrat: Tak Masuk Akal
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!