Suara.com - Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menganggap tudingan pencekalan terhadap Habib Rizieq Shihab seperti yang disampaikan Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Munarman tidak masuk akal. Munarman sebelumnya menyebut pencekalan itu dilakukan setelah ada pemermintaan dari pemerintah Indonesia ke pemerintah Arab Saudi.
Ferdinand melalui cuitannya di akun Twitrer @FerdinandHaean2 mengatakan pemerintah Arab Saudi tidak akan mau tunduk terhadap pemerintah Indonesia sekalipun permintaan pencekalan untuk Habib Rizieq benar adanya.
"Tidak masuk akal. Tidak ada alasan dan tidak ada untungnya bagi Saudi untuk menuruti andai ada permintaan dari Indonesia mencegah HRS keluar dari Saudi," cuit Ferdinand seperti dikutip Suara.com, Selasa (16/7/2019).
"Saudi itu negara lebih kaya dan lebih super ekonominya serta kekuatan negaranya daripada Indonesia. Lantas apa alasan mereka mau tunduk? Tidak ada," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyebut jika pimpinannya, Habib Rizieq Shihab belum juga pulang ke Indonesia karena dicekal oleh Indonesia. Sehingga Habib Rizieq tidak bisa pulang.
Padahal Munarman menjelaskan jika Rizieq sudah tidak memunyai kasus di Indonesia. Terakhir status tersangka chat seksnya dicabut pihak kepolisian alias mendapatkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3).
"Jangan ada pihak-pihak lain atau provokator yang menyatakan pulang saja, nanti ditangkap atau berurusan dengan hukum," tegas Munarman dalam jumpa pers persiapan kegiatan Ijtima Ulama ke 4 di Jakarta, Senin (15/7/2019).
FPI mengklaim sudah lama mengininkan Rizieq pulang. Bahkan sudah mengusahakannya sebelum pelaksanaan Ijtima Ulama pertama.
"Habib Rizieq bukan tidak mau pulang, tetapi Habib tidak bisa pulang karena terhalang akibat pencekalan keluar dari wilayah Saudi atas permintaan pihak kita di sini," ucap Munarman.
Baca Juga: Prabowo Sampaikan ke JK, Ingin Pulangkan Habib Rizieq ke Indonesia
Munarman mengatakan dirinya sudah beberapa kali menemui Habib Rizieq dan diperlihatkan beberapa dokumen. Hingga cerita wawancara Habib Rizieq dengan otoritas Saudi, bahwa Rizieq tidak bisa pulang.
"Habib mau keluar tidak bisa, tidak tahu alasannya, pokoknya ada permintaan tidak bisa keluar. Itu salah satu bentuk yang kita sebut ketidakadilan atau kezaliman," kata Munarman.
Berita Terkait
-
Politikus Demokrat Ini Sebut Prabowo Sempat Minta Rp 1 Triliun ke SBY
-
Ribut Lagi, Demokrat - Gerindra Saling Sindir soal Nyinyir Jatah Menteri
-
Residu Politik Identitas Besar, Demokrat: Prabowo-Sandi Harus Tanggungjawab
-
Demokrat: Narasi Prabowo-Sandiaga Overdosis Politik Identitas Tanpa Visi
-
Ruhut Sitompul Ngevlog di Pulau Reklamasi: Terkaget-kaget Aku
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Industri China Lebih Pilih Kasih Beasiswa ke Mahasiswa Vokasi RI daripada Datangkan TKA
-
Wacana Gabungkan Pidsus dan Pidum, Burhanuddin Nilai Koordinasi Penanganan Perkara Lebih Efektif
-
Risky Tinggalkan Rutinitas Jual Ikan Keliling, Kini Menata Mimpi di Sekolah Rakyat
-
Hutan Tropis Dianggap Penyerap Karbon Utama, Tapi Penelitian Baru Tunjukkan Hal Berbeda
-
Keterlibatan TNI Urus Pangan Jadi Sorotan, Prabowo Sebut Langkah Strategis bagi Negara
-
Komisi X DPR Dorong Gaji Guru Minimal Rp 5 Juta, Respons Pernyataan Prabowo soal Kebocoran Anggaran
-
Siswa SD-SMP Batam Aksi Dukung MBG, DPR: Kemendikdasmen Selidiki Dugaan Mobilisasi Massa
-
Bobby Nasution Hadiri Peresmian 1.151 Km Jalan Inpres, Empat Ruas di Sumut Turut Diresmikan
-
Kasus YTR Berbuntut Desakan Hukuman Kebiri, DPR Minta Polisi Telusuri Korban Lain
-
Bantah Mobilisasi Massa Demo Pro MBG, Bakom RI: Itu Tidak Benar!