Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi mengatakan partainya siap gabung ke dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo - Ma'ruf Amin jika memang diperlukan.
Meski demikian, Didi mengatakan, oposisi tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Jokowi selaku presiden terpilih.
"Kalau saya pribadi posisi di luar pemerintahan sangat bagus dalam rangka check and balances, itu sangat bagus sekali. Tepati ya kita lihat saja ke depan," kata Didi dalam diskusi bertajuk 'Periode ke-2 Jokowi: Merangkai Gerbong Pendukung vs Menata Barisan Oposisi' di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).
"Artinya partai Demokrat itu kalau memang diperlukan juga, tapi kan ini sepenuhnya hak prerogatif presiden siap dalam posisi apapun," sambungnya.
Didi mengklaim sikap Demokrat baik sebelum maupun setelah Pilpres 2019 pada dasarnya yakni selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.
Didi lantas mencontohkan bagaimana ketika Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan baik menyambut undang Jokowi untuk meredakan situasi politik yang sempat memanas pasca Pilpres 2019.
"Jadi Demokrat mengambil posisi bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa ini dikedepankan," ujarnya.
Untuk itu, Didi pun menepis adanya anggapan pertemuan antar AHY dan Jokowi sebagai manuver politik. Sebab, apa yang dilakukan AHY maupun kader Demokrat menurutnya selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan.
"Jadi sekali lagi kalau ada yang bilang manuver sama sekali tidak tepat ya, tapi lebih pada apa yang dilakukan mas AHY maupun kader Demokrat yang lain," katanya.
Baca Juga: Jokowi Divonis Bersalah, Istana Siapkan Pengacara Negara Hadapi Putusan MA
"Di dalam kerangka berkomunikasi di dalam dan di luar pemerintahan saat ini adalah untuk merajut kembali kebersamaan, merajut kembali bingkai persatuan dan kesatuan agar Indonesia kedepan paling tidak 5 tahun kedepan bisa baik dan lebih baik lagi," ucapnya.
Berita Terkait
- 
            
              Koalisi atau Oposisi, Demokrat Tentukan Sikap Politik Oktober Mendatang
 - 
            
              Gerindra Diprediksi Dapat 2 Kursi Menteri, Demokrat: Turun Dari Tawaran?
 - 
            
              Bawa Bukti Rekaman, Politikus Demokrat Akan Laporkan Rian Ernest ke Polisi
 - 
            
              FPI Sebut Indonesia Minta Arab Saudi Cekal Rizieq, Demokrat: Tak Masuk Akal
 - 
            
              Politikus Demokrat Ini Sebut Prabowo Sempat Minta Rp 1 Triliun ke SBY
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM