Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi mengatakan partainya siap gabung ke dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo - Ma'ruf Amin jika memang diperlukan.
Meski demikian, Didi mengatakan, oposisi tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Jokowi selaku presiden terpilih.
"Kalau saya pribadi posisi di luar pemerintahan sangat bagus dalam rangka check and balances, itu sangat bagus sekali. Tepati ya kita lihat saja ke depan," kata Didi dalam diskusi bertajuk 'Periode ke-2 Jokowi: Merangkai Gerbong Pendukung vs Menata Barisan Oposisi' di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).
"Artinya partai Demokrat itu kalau memang diperlukan juga, tapi kan ini sepenuhnya hak prerogatif presiden siap dalam posisi apapun," sambungnya.
Didi mengklaim sikap Demokrat baik sebelum maupun setelah Pilpres 2019 pada dasarnya yakni selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.
Didi lantas mencontohkan bagaimana ketika Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan baik menyambut undang Jokowi untuk meredakan situasi politik yang sempat memanas pasca Pilpres 2019.
"Jadi Demokrat mengambil posisi bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa ini dikedepankan," ujarnya.
Untuk itu, Didi pun menepis adanya anggapan pertemuan antar AHY dan Jokowi sebagai manuver politik. Sebab, apa yang dilakukan AHY maupun kader Demokrat menurutnya selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan.
"Jadi sekali lagi kalau ada yang bilang manuver sama sekali tidak tepat ya, tapi lebih pada apa yang dilakukan mas AHY maupun kader Demokrat yang lain," katanya.
Baca Juga: Jokowi Divonis Bersalah, Istana Siapkan Pengacara Negara Hadapi Putusan MA
"Di dalam kerangka berkomunikasi di dalam dan di luar pemerintahan saat ini adalah untuk merajut kembali kebersamaan, merajut kembali bingkai persatuan dan kesatuan agar Indonesia kedepan paling tidak 5 tahun kedepan bisa baik dan lebih baik lagi," ucapnya.
Berita Terkait
-
Koalisi atau Oposisi, Demokrat Tentukan Sikap Politik Oktober Mendatang
-
Gerindra Diprediksi Dapat 2 Kursi Menteri, Demokrat: Turun Dari Tawaran?
-
Bawa Bukti Rekaman, Politikus Demokrat Akan Laporkan Rian Ernest ke Polisi
-
FPI Sebut Indonesia Minta Arab Saudi Cekal Rizieq, Demokrat: Tak Masuk Akal
-
Politikus Demokrat Ini Sebut Prabowo Sempat Minta Rp 1 Triliun ke SBY
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka