Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi mengatakan partainya siap gabung ke dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo - Ma'ruf Amin jika memang diperlukan.
Meski demikian, Didi mengatakan, oposisi tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Jokowi selaku presiden terpilih.
"Kalau saya pribadi posisi di luar pemerintahan sangat bagus dalam rangka check and balances, itu sangat bagus sekali. Tepati ya kita lihat saja ke depan," kata Didi dalam diskusi bertajuk 'Periode ke-2 Jokowi: Merangkai Gerbong Pendukung vs Menata Barisan Oposisi' di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).
"Artinya partai Demokrat itu kalau memang diperlukan juga, tapi kan ini sepenuhnya hak prerogatif presiden siap dalam posisi apapun," sambungnya.
Didi mengklaim sikap Demokrat baik sebelum maupun setelah Pilpres 2019 pada dasarnya yakni selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.
Didi lantas mencontohkan bagaimana ketika Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan baik menyambut undang Jokowi untuk meredakan situasi politik yang sempat memanas pasca Pilpres 2019.
"Jadi Demokrat mengambil posisi bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa ini dikedepankan," ujarnya.
Untuk itu, Didi pun menepis adanya anggapan pertemuan antar AHY dan Jokowi sebagai manuver politik. Sebab, apa yang dilakukan AHY maupun kader Demokrat menurutnya selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan.
"Jadi sekali lagi kalau ada yang bilang manuver sama sekali tidak tepat ya, tapi lebih pada apa yang dilakukan mas AHY maupun kader Demokrat yang lain," katanya.
Baca Juga: Jokowi Divonis Bersalah, Istana Siapkan Pengacara Negara Hadapi Putusan MA
"Di dalam kerangka berkomunikasi di dalam dan di luar pemerintahan saat ini adalah untuk merajut kembali kebersamaan, merajut kembali bingkai persatuan dan kesatuan agar Indonesia kedepan paling tidak 5 tahun kedepan bisa baik dan lebih baik lagi," ucapnya.
Berita Terkait
-
Koalisi atau Oposisi, Demokrat Tentukan Sikap Politik Oktober Mendatang
-
Gerindra Diprediksi Dapat 2 Kursi Menteri, Demokrat: Turun Dari Tawaran?
-
Bawa Bukti Rekaman, Politikus Demokrat Akan Laporkan Rian Ernest ke Polisi
-
FPI Sebut Indonesia Minta Arab Saudi Cekal Rizieq, Demokrat: Tak Masuk Akal
-
Politikus Demokrat Ini Sebut Prabowo Sempat Minta Rp 1 Triliun ke SBY
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati