Suara.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini terseret kasus korupsi jual beli jabatan di Kemenag. Dengan begitu, PPP pasrah apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak memberikan lagi kesempatan PPP untuk mengisi pos Kemenag.
Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan pemberian pos-pos menteri merupakan hak prerogatif dari Jokowi sebagai presiden. Baidowi juga tidak masalah kalau PPP nantinya diberikan pos menteri lain selain PPP.
"Kalau seandainya pak Jokowi juga tidak memberikan kepercayaan kepada PPP di menteri agama dan diberikan kepercayaan di pos menteri lain tidak ada masalah, toh PPP berpengalaman di menteri sosial, menteri koperasi, di menteri perumahan rakyat dan juga menteri pertanian," kata Baidowi di D'Consulate Lounge, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
Kemudian Baidowi mengungkapkan kalau PPP selalu mendapatkan kesempatan untuk mengisi pos menteri agama selama dua periode.
"Mungkin karena PPP dianggap partai islam, representasi umat islam sebagai umat terbesar di Indonesia ini," ujarnya.
Akan tetapi, Baidowi tidak masalah apabila pada pemerintahan Jokowi selanjutnya, PPP mendapatkan kursi menteri lainnya.
"Enggak ada masalah kalau PPP itu di menteri apapun," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung