Suara.com - Menanggapi kekhawatiran warga yang tinggal di pesisir selatan Jawa mengenai potensi gempa bermagnitudo 8,8 skala richter (SR) dan tsunami berketinggian 20 meter, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan butuh mitigasi antisipasi dan adaptasi.
Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyusul viralnya kabar potensi tsunami dan gempa di sepanjang Pantai Cilacap Yogyakarta sampai Jawa Timur.
"Oleh karena itu yang penting adalah mitigasi dan persiapan untuk menghadapi. Mitigasi antisipasi dan adaptasi," ujar Rita di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Rita menuturkan pentingnya mitigasi antisipasi dan adaptasi harus dilakukan di semua daerah di Indonesia yang berpotensi tsunami dan gempa, termasuk laut selatan Jawa.
Indonesia, jelas Rita, merupakan daerah kawasan cincin api dan sabuk gunung yang berada di atas lempeng-lempeng tektonik yang aktif. Sehingga adanya gempa bumi dan tsunami merupakan hal yang tak bisa dihindari.
Bahkan kata dia, dari hasil riset dan kajian ada potensi untuk mengalami gempa dengan kekuatan lebih dari tujuh bahkan sampai delapan lebih.
"Di antara gempa-gempa tersebut atau di antara zona-zona tektonik tersebut memang ada zona yang disebut megathrust yang berdasarkan hasil kajian, riset, ada potensi untuk mengalami gempa dengan kekuatan lebih dari tujuh bahkan sampai delapan lebih (magnitudo)," kata dia.
Rita menyebut potensi gempa dan tsunami di beberapa daerah di Indonesia, bukanlah untuk menakut-nakuti, namun harus diketahui publik. Meski demikian, dari potensi-potensi gempa dan tsunami, belum bisa diketahui waktu terjadi.
"Itu harus kita ketahui bukan untuk ketakutan, karena itu namanya potensi-potensi itu beda dengan prediksi. Kalau prediksi itu kepastiannya semakin lebih tinggi, potensi itu ada kemungkinan, tetapi ilmu pengetahuan saat ini belum bisa menjawab seberapa besarkah kemungkinannya, Kapan terjadinya, itu belum bisa dijawab," tutur dia.
Baca Juga: BMKG: Ada Potensi Tsunami Pantai Selatan Jawa, Tapi...
Karena itu, Rita meminta masyarakat yang tinggal di daerah berpotensi tsunami dan gempa harus bersiap-siap untuk melakukan mitigasi antisipasi dan adaptasi.
"Daripada kita ketakutan mengandai-andai kejadiannya kapan, selama kita berada di Indonesia mestinya kita harus bersiap-siap. Mau tinggal di Lombok, tinggal di Jogja, mau tinggal di Jakarta mau tinggal di manapun, di Indonesia itu kalau dengan gempa, kita akan mengalami entah kapan," kata Rita.
Mitigasi dan adaptasi tersebut bisa dilakukan dengan mengikuti standar bangunan tahan gempa untuk masyarakat yang bertempat tinggal dengan potensi daerah rawan gempa bumi. Kemudian, juga mengetahui daerah aman untuk berlindung jika terjadi gempa, masyarakat diwajibkan untuk keluar rumah.
"Kalau ada gempa kita masih sempat keluar dia segera keluar. Kalau kita yakin meja tempat kita tinggal itu meja kokoh, ya kalau nggak bisa keluar, ya sembunyi di bawah meja. Tetapi sebelum ada gempa, perabotan rumah harus kita siapkan kalau ada meja perlindungannya meja ya benar-benar kokoh, jangan meja kaca. Inilah yang dimaksud dengan antisipasi dan adaptasi," tutur Rita.
Oleh karena itu, Rita meminta ada keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah untuk menyiapkan jalur evakuasi dan titik kumpul dalam hal mitigasi bencana.
"Nah ini kan harus keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah. Karena siapa yang harus menyiapkan jalur evakuasi, siapa yang menyiapkan titik kumpul. Jadi yang penting sekarang adalah era untuk persiapan persiapan baik jalur evakuasi, tempat berkumpul tempat berlindung dan bahkan yang paling penting, persiapan itu akan terasa lebih ringan kalau tata ruangnya sejak awal sudah mengikuti zona yang aman dari bahaya," ucap dia.
Berita Terkait
-
BMKG: Ada Potensi Tsunami Pantai Selatan Jawa, Tapi...
-
Publik Salah Paham soal Potensi Tsunami Pantai Selatan Jawa
-
BNPB: 5.744 Desa di Indonesia Rawan Tsunami, 584 Ada di Selatan Jawa
-
Gempa 8,8 SR Besar di Pesisir Jawa, Jokowi: Ada Potensi, Bukan Meresahkan
-
Sikap BPBD Bantul Soal Potensi Gempa 8,8 SR di Selatan Jawa
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO