Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan sebagian besar wilayah Indonesia masuk dalam kategori rawan bencana dan tsunami. Dari pemetaan BNPB setidaknya terdapat 5.744 desa di Indonesia masuk dalam kategori rawan tsunami.
Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo mengatakan, dari 5.744 desa rawan tsunami itu, 584 desa di antaranya berada di selatan Jawa.
"Indonesia itu memiliki daerah rawan tsunami. Kita sudah memetakan dari Sabang sampai Merauke itu 5.744 desa yang rawan tsunami. Nah, di selatan Jawa ada 584 desa mulai dari Banyuwangi sampai Banten," ujar Doni kepada wartawan di Balai Senat Gedung Pusat UGM Bulaksumur, Selasa (23/7/2019).
Karena itu, BNPB melakukan ekspedisi desa tangguh bencana dalam empat segmen pada tahap pertama yang berfokus di selatan Jawa. Program ini telah di mulai sejak Jumat (12/7/2019) dan diharapkan agar ke depan masyarakat mandiri dan mampu melindungi diri dari ancaman tsunami.
"Ekspedisi ini sudah jalan, kita bagi empat segmen ekspedisi. Ada Jawa Timur, Jateng-DIY, Jawa Barat, dan Banten. Masing-masing segmen itu ada 200 peserta atau lebih," ujarnya.
Program tersebut diharapkan agar masyarakat di desa-desa kategori rawan tsunami lebih peka terhadap potensi bencana. Sehingga tidak kaget ketika ada hasil riset, khususnya soal gempa dan tsunami.
Kendati demikian, diakui Doni, penguatan desa menjadi desa tangguh bencana tidak akan selesai hanya dengan ekspedisi tersebut. Karena itu pihaknya akan menggandeng beberapa instansi terkait lainnya termasuk perguruan tinggi lokal.
"Program ke depan yang kita buat adalah bagaimana menangguhkan masyarakat itu, kita mengajak perguruan tinggi lokal dengan KKN tematik," imbuh dia.
Kontributor : Rahmad Ali
Baca Juga: Ahli Tsunami BMKG Jawab, Apakah Jawa Akan Diguncang Gempa dan Tsunami?
Berita Terkait
-
Kalimantan Rawan Karhutla, Ibu Kota Baru Diminta Andalkan Transportasi Air
-
7 Daerah Terancam Kekeringan, BNPB Akan Modifikasi Cuaca Selama 3 Bulan
-
Darurat Kekeringan, BPPT Siapkan Tiga Pesawat untuk Modifikasi Cuaca
-
Ada Prediksi Gempa dan Tsunami, Begini Tanggapan Warga Cilacap
-
Musim Kemarau, Sabuk Hijau Pelindung Bandara YIA Kritis
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO