Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan para pendahulunya soal pengelolaan sampah. Menanggapi hal tersebut, Djarot Saiful Hidayat selaku Gubernur periode sebelumnya tidak terima.
Salah satu alasannya, proyek intermediate treatment facility (ITF) di Sentul, disebut Djarot adalah program yang dicanangkan saat ia menjadi Wakil Gubernur (Wagub), Ia meminta Anies untuk membuka dokumen yang lalu terkait proyek itu
"Jadi nanti dibuka dokumennnya. Kita membangun ITF ya di Sunter, sudah di zaman pak Ahok dan zaman saya," ujar Djarot, Minggu (4/8/2019).
Namun, proyek ITF tersebut dikatakan Djarot belum sempat dieksekusi. Djarot juga menyebut saat berada di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pelarangan penggunaan sampah plastik beserta pengelolaan sampah lainnya sudah dimulai.
"Kita dorong betul mengelola sampah dan pelarangan untuk penggunaan sampah pelastik itu sudah kita mulai," jelas Djarot.
Karena itu, menurutnya tugas setiap Gubernur adalah menyelesaikan kekurangan dari pendahulunya, termasuk urusan sampah dan polusi.
"Tantangan kedepan kita selesaikan. Kalau di masa lalu ada kekurangan ya tugas kita tanpa berkeluh-kesah, termasuk polusi," pungkasnya.
Anies Baswedan menyangkal kritik Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta Bestari Barus soal pengelolaan sampah. Ia menganggap kritik yang dilayangkan Bestari saat kunjungan kerja ke Surabaya itu tidak ditujukan kepadanya.
Menurut Anies, Bestari membicarakan pengelolaan sampah di Jakarta pada masa sebelum dirinya menjabat sebagai Gubernur. Anies menganggap selama ini belum ada pengelolaan fasilitas pengolahan sampah atau intermediate treatment facility (ITF).
Baca Juga: Soal Sampah, Walkot Risma: Kota, Kalau Sampahnya Tak Terkelola Jadi Jelek
"Saya sedang mengubah. Sebelum saya bertugas tidak ada pengelolaan (ITF)," ujar Anies di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu