Jakarta Jadi Kota Metro Polutan, FAKTA Akan Gugat Anies ke PN Jakpus Besok

Suara.com - Forum Warga Jakarta atau FAKTA akan menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait polusi udara di ibu kota.

Anies Baswedan digugat lantaran dinilai sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kualitas udara ibu kota yang dinilai telah darurat udara kotor.

Ketua FAKTA, Azas Tigor Nainggolan mengatakan, pihaknya berencana melayang gugutan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (5/8/2019).

Tigor Nainggolan menilai polusi udara di Jakarta terjadi lantaran sebagai gubernur Anies Baswedan tidak maksimal dalam bekerja, hingga menyebabkan ibu kota Jakarta menjadi seperti 'Kota Metro Polutan'.

"Jakarta itukan sangat kotor sekarang udaranya. Nah, kami melihat kejadian ini, karena tidak berfungsinya pemerintahan pemprov DKI selama ini. Aparat Pemprov DKI itu tidak bertugas dengan baik, sehingga terjadilah Jakarta yang seperti sekarang ini, Kota Metro Polutan," kata Azas Tigor Nainggolan saat dihubungi, Minggu (4/8/2019).

Berkenaan dengan itu, Tigor Nainggolan mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan jika sebelumnya telah ada pihak-pihak yang menggugat Anies Baswedan dan pemerintah Presiden Joko Widodo dengan perkara yang sama, yakni terkait polusi udara di Jakarta.

Tigor Nainggolan, mengaku terkait gugatan yang akan dilayangkannya hanya akan ditujukan kepada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta yang dinilainya sebagai pihak semestinya paling bertanggung jawab atas darurat udara kotor di ibu kota.

"Soal elemen yang sudah mengguat ya enggak apa - apa. Kami intervensi tapi intervensi kami pada Gubernur DKI. Kami mendungkung gugatan itu tapi khusus gubernur," ungkapnya.

Baca Juga: Cara Lindungi Mata dari Polusi Udara agar Tidak Iritasi dan Infeksi

Sebelumnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Ibukota terdiri dari YLBHI, LBH Jakarta, Walhi, Greenpeace, dan 31 orang lainnya menggugat pemerintah terkait polusi udara di Jakarta.

Dalam hal ini pihak tergugat di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F. Moeloek; Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo; Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Gugatan tersebut pun telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019 dengan register perkara Nomor: 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST.

Dalam salah satu isi petitum gugatan perdata yang diajukan Koalisi Ibukota, mereka menuntut agar Presiden Jokowi menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang di dalamnya mengatur perihal pengendalian pencemaran udara lintas batas provinsi.

Selain itu mereka juga menuntut Menteri LHK Siti Nurbaya untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.