Suara.com - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono mendukung tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor PLN usai mati listrik berjam-jam. Arief mendukung kalau Jokowi merombak total direksi PT PLN.
Arief mengatakan bahwa pemadaman listrik secara masal yang terjadi sejak Minggu (4/8/2019) siang itu menjadi bukti kencangnya praktik korupsi di tubuh PLN. Hal itu diungkapkan Arief lantaran kerusakan terjadi di dua transmisi listrik yakni di Ungaran-Pemalang.
"Copot semua Direksi PLN akibat pemadaman listrik hingga hari ini. Sangat jelas PLN selama ini penuh dengan praktik korupsi dalam setiap proyek pembangunan pembangkit listrik," kata Arief melalui keterangan tertulis, Senin (5/8/2019).
Selain itu Arief juga menyoroti terkait dengan tidak adanya respon darurat atau emergency plan yang disiapkan oleh PLN ketika pembangkit listrik atau transmisinya rusak. Karena itu Arief malah mencurigai kalau ada praktik korupsi yang mengakibatkan turunnya kualitas transmisi listrik.
"Jangan-jangan ini akal-akalan para Direksi PLN selama ini yang beli alat-alat transmisi listrik nya KW 3 akibat banyak di korupsi," katanya.
"Sangat memalukan sekali kinerja Direksi PLN, padahal Presiden Joko Widodo sedang gencar menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia," ujarnya.
Arief pun meminta seluruh jajaran direksi PLN harus bertanggung jawab akibat kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat pemadaman listrik. Dirinya bahkan mendukung Jokowi untuk melakukan perombakan di jajaran direksi PLN.
"Saya setuju presiden marah besar pada Direksi PLN dan saya dukung presiden ambil langkah rombak total direksi PLN," tandasnya.
Sebelumnya, PLN melalui akun Twitternya, @_pln_id mengunggah permohonan maaf akibat gangguan listrik yang padam secara massal pada Minggu (4/8/2019).
Baca Juga: Distribusi Air PALYJA Jakarta Terganggu, Tunggu Pasokan Listrik PLN Normal
"Dear Electrizen, Mohon maaf atas gangguan listrik di Jawa Bagian Barat yang meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan beberapa daerah di Jawa Tengah. Hingga pukul 21.30 WIB, listrik di beberapa wilayah," tulis PLN.
Pada cuitan sebelumnya, PLN juga turut menyertakan #Blackout disertai dengan unggahan gambar permohonan maaf.
"Mohon maaf atas ketidaknyamanannya #Blackout https://t.co/HvErn2lX0e," cuitnya.
Untuk diketahui, ganguan listrik padam secara massal selama lebih dari 8 jam di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan sejumlah daerah lain di Pulau Jawa.
Plt Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sripeni Inten Cahyani, memastikan peristiwa tersebut bukan karena adanya sabotase. Inten menegaskan bahwasanya tidak ada faktor politis di balik peristiwa gangguan listrik padam tersebut.
"Kami menilai tak ada sabotase atau politis dalam peristiwa ini. Kami menilai peristiwa ini murni karena persoalan teknis,” kata Inten.
Berita Terkait
-
Fahri Hamzah Curiga Mati Listrik Massal Jakarta-Banten karena Bencana Alam
-
Disemprot Jokowi, Plt Dirut PLN: Maaf Pak Prosesnya Lambat
-
Broadcast Tak Resmi Pemadaman Tiap Tiga Jam Beredar, Warga Depok Stok Air
-
Mati Listrik Seharian, PLN akan Digugat ke Pengadilan
-
Mati Listrik, Ferdinand Demokrat: Rini Soemarno dan Jonan Pantas Mundur
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan
-
Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam
-
Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?
-
PBNU Tetapkan Jadwal Muktamar ke-35 Agustus 2026, NTB hingga Jatim 'Berebut' Jadi Tuan Rumah
-
Pengamat UMY Sebut Prabowo Rugi Besar Jika 'Pelihara' Homeless Media: Itu Membodohi Publik