Suara.com - Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani menyampaikan permintaan maafnya di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor pusat PT PLN (Persero) Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Permintaan maaf tersebut menyusul pemadaman massal di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan sejumlah daerah lain di Pulau Jawa selama lebih dari 8 jam, Minggu (4/8/2019).
"Atas nama direksi kami mohon maaf atas kejadian hari Minggu 4 Agustus 2019," ujar Sripeni.
Kepada Jokowi, Sripeni pun menjelaskan awal mula terjadinya pemadaman listrik massal. Ia menuturkan, hal tersebut terjadi karena masalah di Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran- Pemalang.
Kata dia, sistem kelistrikan di Jawa-Bali terdapat dua sistem, yaitu sistem utara dan selatan. Selanjutnya, masing-masing dari sistem itu terdapat dua sirkuit atau jaringan, sehingga total ada empat jaringan. Adapun yang terjadi masalah yakni di jaringan utara.
"Jadi di utara, Ungaran, Pemalang pertama terjadi gangguan pada pukul 11.48 WIB, kemudian sirkuit, jadi terjadi gangguan, dua line terjadi gangguan," ujar Sripeni.
Ia pun mengakui proses penanganan pemadaman listrik yang terjadi di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan sejumlah daerah lain di Pulau Jawa selama lebih dari 8 jam berjalan lambat.
"Kami mohon maaf pak prosesnya lambat, kami akui prosesnya lambat," kata Sripeni.
Baca Juga: Baru 3 Hari Gantikan Sofyan Basir di PLN, Sripeni Disemprot Jokowi
Sebelumnya, dengan raut yang emosi, Jokowi mengatakan kedatangan dirinya ke kantor pusat PLN untuk mendengarkan langsung terjadinya pemadaman listrik yang terjadi pada Minggu (4/8/2019) kemarin.
Jokowi mempertanyakan kenapa PLN tidak menggunakan manajemen Contigency Plan dan Backup Plan untuk mencegah adanya pemadaman listrik massal.
"Pagi hari ini saya datang ke PLN yang pertama saya ingin mendengar langsung peristiwa pemadaman total minggu kemarin dan dalam sekian manajemen besar mestinya ada tata kelola resiko-resiko yang dihadapi dengan menajemen besar tentu saja ada contigency plan ada backup plan. Pertanyaan kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik," ujar Jokowi.
Jokowi menuturkan pemadaman listrik pernah terjadi pada tahun 2002 di Pulau Jawa dan Bali.
Mestinya kata Jokowi, pemadaman listrik massal yang pernah terjadi di 2002 bisa dijadikan pelajaran bagi PLN.
"Saya tahu peristiwa seperti ini pernah kejadian di 2002, 17 tahun yang lalu untuk Jawa dan Bali, mestinya itu bisa dipakai untuk sebuah pelajaran kita bersama jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi itu kembali terjadi lagi," kata Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
BSU Guru Kemenag Cair! Ini Cara Cek Status dan Pencairan Lewat Rekening
-
Update Harga Sembako: Cabai dan Bawang Merah Putih Turun, Daging Sapi Naik
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
Harga Emas Antam Melonjak Drastis dalam Sepekan
-
Hari Minggu Diwarnai Pelemahan Harga Emas di Pegadaian, Cek Selengkapnya
-
Orang Kaya Ingin Parkir Supercar di Ruang Tamu, Tapi Kelas Menengah Mati-matian Bayar Cicilan Rumah
-
Mampukah Dana Siap Pakai dalam APBN ala Prabowo Bisa Pulihkan Sumatera?
-
Anak Purbaya Betul? Toba Pulp Lestari Tutup Operasional Total, Dituding Dalang Bencana Sumatera
-
Percepat Pembangunan Infrastruktur di Sumbar, BRI Dukung Pembiayaan Sindikasi Rp2,2 Triliun
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T