Suara.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli menyentil Wakil Presiden Jusuf Kalla ihwal tanggapannya soal hasil Ijtimak Ulama IV yang ingin menegakkan NKRI Syariah berdasarkan Pancasila.
JK menganggap masyarakat tak perlu alergi terhadap penggunaan kata syariah dalam menegakan NKRI hasil keputusan Ijtimak Ulama IV. Hal itu kemudian ditanggapi Guntur Romli melalui akun Twitter @GunRomli.
Guntur lalu mengungkapkan maksud kata syariah yang digunakan dalam Ijtimak Ulama IV agar JK tak salah paham.
"Syariah dikomersialisasi dengan strategi marketing untuk jenis produk dan unit usaha, ini bikin miris. Tapi yang ijtimak lakukan syariah dipolitisasi untuk bentuk dan kedaulatan negara: NKRI Syariah, paham?" ujar Guntur Romli seperti dikutip Suara.com, Senin (12/8/2019).
Guntur berujar syariah yang hanya dipakai sebagai dagangan semata, apalagi untuk politisasi suatu hal menjadi berbahaya. Itu pula yang diingatkan Guntur Romli kepada JK.
"Syariat Islam untuk umat Islam: Cocok! Syariah hanya sebagai strategi marketing untuk produk komersial: bikin miris! Syariah untuk politisasi bentuk dan kedaulatan negara (NKRI): ini bahaya @Pak_JK! Bukan soal alergi tapi tempatkan persoalan pada konteksnya," ujar Guntur Romli.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut menanggapi terkat keputusan Ijtimak Ulama IV yang menyerukan penegakan NKRI syariah berdasarkan Pancasila. Meskipun tidak mempersoalkan itu, namun JK meminta kepada publik untuk tidak menyimpulkan hasil tersebut dirumuskan oleh seluruh ulama di Indonesia.
JK menuturkan, ulama di Indonesia itu berjumlah banyak. Sehingga putusan yang diambil di Ijtimak Ulama IV bukan merupakan putusan dari seluruh ulama yang ada di Indonesia.
"Tentu tak bisa mengatasnakmakan suatu pertemuan bahwa itu pendapat semua ulama, tidak. Tentu ulama yang tergabung dalam organisasi yang mengadakan pertemuan itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).
Baca Juga: Katai Ijtimak Ulama Pecundang, GNPF Sebut Permadi Arya Sampah Masyarakat
Terkait putusan Ijtimak Ulama IV terkait NKRI syariah, JK menilai tidak ada yang perlu merasa alergi dengan diksi syariah.
"Pertama, jangan kita merasa alergi kepada kata syariah. Syariah itu mudah sekali sebenarnya. Salat syariah, puasa syariah, bekerja syar'i. Mengajar juga syariah," ujarnya.
Syariah kata JK, juga dijalankan ketika umat Islam menjalankan akidah. Di mana umat Islam percaya kepada Allah kemudian percaya kepada rasul dan kitab suci Alquran. Lalu ibadah wajib dan sunnah juga dilakukan oleh umat Islam.
Berita Terkait
-
Katai Ijtimak Ulama Pecundang, GNPF Sebut Permadi Arya Sampah Masyarakat
-
Ijtima Ulama Mau NKRI Syariah Berdasar Pancasila, PSI: Propaganda Palsu
-
Jubir Prabowo Bicara Soal Ijtimak Ulama, Ferdinand Beri Sindiran Menohok
-
Ijtimak Ulama Serukan NKRI Bersyariah, JK: Apa Salahnya?
-
Mendagri Bolehkan Ijtimak Ulama Jadi Lembaga, Tapi Urus Izin Dulu
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Terseret Kasus Ekspor CPO, Dua Raksasa Sawit Bayar Uang Pengganti Triliunan dengan Cara Dicicil!
-
MBG ala Jusuf Hamka, Makan Gratis yang Bikin Anak-Anak SD Tambora Senyum Ceria
-
Gubernur Riau Diduga Pakai Uang Pemerasan untuk Jalan-Jalan ke Inggris dan Brasil
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba