Suara.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli menyentil Wakil Presiden Jusuf Kalla ihwal tanggapannya soal hasil Ijtimak Ulama IV yang ingin menegakkan NKRI Syariah berdasarkan Pancasila.
JK menganggap masyarakat tak perlu alergi terhadap penggunaan kata syariah dalam menegakan NKRI hasil keputusan Ijtimak Ulama IV. Hal itu kemudian ditanggapi Guntur Romli melalui akun Twitter @GunRomli.
Guntur lalu mengungkapkan maksud kata syariah yang digunakan dalam Ijtimak Ulama IV agar JK tak salah paham.
"Syariah dikomersialisasi dengan strategi marketing untuk jenis produk dan unit usaha, ini bikin miris. Tapi yang ijtimak lakukan syariah dipolitisasi untuk bentuk dan kedaulatan negara: NKRI Syariah, paham?" ujar Guntur Romli seperti dikutip Suara.com, Senin (12/8/2019).
Guntur berujar syariah yang hanya dipakai sebagai dagangan semata, apalagi untuk politisasi suatu hal menjadi berbahaya. Itu pula yang diingatkan Guntur Romli kepada JK.
"Syariat Islam untuk umat Islam: Cocok! Syariah hanya sebagai strategi marketing untuk produk komersial: bikin miris! Syariah untuk politisasi bentuk dan kedaulatan negara (NKRI): ini bahaya @Pak_JK! Bukan soal alergi tapi tempatkan persoalan pada konteksnya," ujar Guntur Romli.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut menanggapi terkat keputusan Ijtimak Ulama IV yang menyerukan penegakan NKRI syariah berdasarkan Pancasila. Meskipun tidak mempersoalkan itu, namun JK meminta kepada publik untuk tidak menyimpulkan hasil tersebut dirumuskan oleh seluruh ulama di Indonesia.
JK menuturkan, ulama di Indonesia itu berjumlah banyak. Sehingga putusan yang diambil di Ijtimak Ulama IV bukan merupakan putusan dari seluruh ulama yang ada di Indonesia.
"Tentu tak bisa mengatasnakmakan suatu pertemuan bahwa itu pendapat semua ulama, tidak. Tentu ulama yang tergabung dalam organisasi yang mengadakan pertemuan itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).
Baca Juga: Katai Ijtimak Ulama Pecundang, GNPF Sebut Permadi Arya Sampah Masyarakat
Terkait putusan Ijtimak Ulama IV terkait NKRI syariah, JK menilai tidak ada yang perlu merasa alergi dengan diksi syariah.
"Pertama, jangan kita merasa alergi kepada kata syariah. Syariah itu mudah sekali sebenarnya. Salat syariah, puasa syariah, bekerja syar'i. Mengajar juga syariah," ujarnya.
Syariah kata JK, juga dijalankan ketika umat Islam menjalankan akidah. Di mana umat Islam percaya kepada Allah kemudian percaya kepada rasul dan kitab suci Alquran. Lalu ibadah wajib dan sunnah juga dilakukan oleh umat Islam.
Berita Terkait
-
Katai Ijtimak Ulama Pecundang, GNPF Sebut Permadi Arya Sampah Masyarakat
-
Ijtima Ulama Mau NKRI Syariah Berdasar Pancasila, PSI: Propaganda Palsu
-
Jubir Prabowo Bicara Soal Ijtimak Ulama, Ferdinand Beri Sindiran Menohok
-
Ijtimak Ulama Serukan NKRI Bersyariah, JK: Apa Salahnya?
-
Mendagri Bolehkan Ijtimak Ulama Jadi Lembaga, Tapi Urus Izin Dulu
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Media Belanda Julid ke Eliano Reijnders yang Gabung Persib: Penghangat Bangku Cadangan, Gagal
-
Sudah di Indonesia, Jebolan Ajax Amsterdam Hilang dari Skuad
-
Harga Emas Antam Tembus Paling Mahal Hari Ini, Jadi Rp 2.115.000 per Gram
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
Terkini
-
Tol Fatmawati Gratis Bikin Macet Hilang? Ini Kata Gubernur Pramono
-
Istana Masih Teka-teki, Menakar Peluang Mahfud MD Kembali ke Kursi Panas Menko Polkam
-
Zulhas Dorong Pesantren Dirikan Koperasi Desa, Jadikan Pusat Ekonomi Umat
-
Geger Korupsi Haji Seret Kader PBNU, KH Marzuki Mustamar: KPK Angkut Saja Siapapun yang Salah!
-
Gebrakan Gubernur Papua Tengah: Gratiskan Sekolah untuk 24.481 Siswa, Beasiswa Kuliah Disiapkan
-
5 Fakta Demo Akbar 5.000 Ojol Hari Ini: Kepung Istana hingga DPR, Jakarta Waspada Macet!
-
Usai Video Perpisahan Penuh Haru Viral, Jabatan Kepsek SMP N 1 Prabumulih Dikembalikan
-
Iklan Pemerintah di Bioskop: Antara Transparansi dan Propaganda
-
Pencopotan Kepsek Roni Dicap Hoaks, Pernyataan Walkot Prabumulih Arlan Janggal?
-
Demo Ojol 17 September, Cek Rute Pengalihan Arus dan 5 Titik Neraka Kemacetan Ini!