Suara.com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Mohamad Guntur Romli menilai seruan Ijtima Ulama dan Tokoh ke-IV untuk mewujudkan NKRI Syariah berdasarkan ideologi Pancasila merupakan bentuk propaganda palsu. Guntur Romli menyebut inti dari tujuan mereka tetaplah ingin menegakkan sistem khalifah.
Hal itu dikatakan Guntur Romli lewat akun Twitter pribadinya @GunRomli. Menurut Guntur Romli propaganda palsu untuk mewujudkan NKRI Syari'ah berdasarkan Pancasila itu merupakan propaganda yang dibuat oleh Koalisi FPI dan Hisbut Tahrir Indonesia (HTI).
"NKRI Syariah Berlandasakan Pancasila' adalah propaganda palsu & bodoh, tujuan mereka kan tetap tegaknya Khilafah, propaganda palsu ini berasal dari koalisi FPI & Hizbut Tahrir. Menyebut NKRI & Pancasila cuma kedok saja," kicau Guntur Romli lewat akun Twitter pribadinya @GunRomli seperti dikutip suara.com pada Rabu (7/8/2019).
Untuk diketahui, Ijtima Ulama dan Tokoh ke-IV yang digelar di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019), menghasilkan delapan putusan. Delapan putusan tersebut dibacakan langsung oleh Penanggung Jawab Ijtima Ulama dan Tokoh ke-IV, Yusuf Muhammad Martak.
Putusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional ke-IV, menimbang dan seterusnya, mengingat berpedoman pada ayat-ayat suci Al-Qur'an, Anisa 58, Anisa 135, Al-Maidah 8, Al-Maidah 42 Al-Hud 113, Ibrahim 42, An-Nahl 90, Asy-Syura 227, Al-Hujarat 9, serta hadis-hadis Nabi beberapa jadi konsideran memutuskan rekomendasi Ijtima Ulama dan Tokoh ke-IV.
Adapun dari delapan putusan yang dibacakan Yusuf Martak, yakni Ijtima Ulama dan Tokoh ke-IV meminta ulama dan umat untuk berjuang memulangkan Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Selain itu, mereka juga mengajak ulama dan umat untuk sama-sama berjuang mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Syari'ah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
"Mewujudkan NKRI Syariah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara," kata Yusuf Martak saat membacakan hasil putusan Ijtima Ulama dan Tokoh ke-IV.
Berita Terkait
-
Jubir Prabowo Bicara Soal Ijtimak Ulama, Ferdinand Beri Sindiran Menohok
-
Ijtimak Ulama Serukan NKRI Bersyariah, JK: Apa Salahnya?
-
Istana Tolak Berdialog dengan FPI!
-
Mendagri Bolehkan Ijtimak Ulama Jadi Lembaga, Tapi Urus Izin Dulu
-
Soal Ijtimak Ulama IV, Muannas Singgung Islam Gincu dan Garam Bung Hatta
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
Terkini
-
Wacana Gaji Guru Rp5 Juta Tuai Kritik: Apa Sudah Bisa Hidup Layak?
-
Detik-Detik Mencekam Gempa Venezuela, Warga: Awalnya Ada Peringatan, Lalu Semua Berguncang Hebat
-
Krisis Hunian di Ibu Kota, Pramono Setujui Pembangunan 11 Rusun Raksasa
-
Update Jumlah Korban Gempa Venezuela: 732 Warga, Ribuan Bangunan Rusak
-
PDIP Kritik Pernyataan Prabowo soal Demo Bayaran, Dinilai Bernada Ancaman ke Rakyat
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Aliran Gratifikasi Proyek Rp17 Miliar
-
Krisis Dokter di Pelosok, Legislator DPR Usul Pemerintah Pakai AI Jadi Solusi Darurat
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Tak Lagi Dianaktirikan, Menkes Pastikan BPJS Dokter Magang Kini Ditanggung Negara
-
Mahfud MD Tantang Prabowo Buka-bukaan: Siapa yang Bayar Demo Mahasiswa?