Suara.com - Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mempertanyakan pernyataan Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam menanggapi hasil Ijtimak Ulama IV di sebuah pemberitaan.
Ferdinand mengaku merasa bingung apakah pernyataan Dahnil mengenai Ijtimak Ulama IV, merupakan pendapat pribadi atau mewakili pernyataan Prabowo. Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter @FerdinandHaean2 saat mengomentari sebuah tautan berita terkait.
"Bung @Dahnilanzar, ini pendapat mewakili @prabowo atau pendapat pribadi?" tanya Ferdinand seperti dikutip Suara.com, Rabu (7/8/2019).
Perntanyaan Ferdinand terhadap Dahnil bukannya tanpa sebab. Politikus Demokrat itu merasa pendapat Dahnil ihwal hasil Ijtimak Ulama IV aneh dan tidak nyambung.
Sebagainana diketahui, salah satu hasil Ijtimak Ulama IV yakni memperjuangkan NKRI syariah.
"Agak aneh dan tidak nyambung ketika orang bicara mau ganti sistem negara dengan khilafah Anda sebut sebagai semangat jaga NKRI. Anda lucu atau pura-pura lucu? Menjaga NKRI itu yang pertahankan Pancasila dan kebhinekaan," cuit Ferdinand.
Adapun pernyataan Dahnil yang menjadi tanda tanya bagi Ferdinand ialah saat Dahnil menilai adanya semangat menjaga NKRI dari hasil Ijtimak Ulama IV yang diputuskan bersama para ulama dan tokoh di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Senin (5/8/2019).
"Yang jelas kami menangkap pesan adanya semangat untuk menjaga NKRI dan memastikan Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara," ujar Dahnil.
Diketahui, Ijtimak Ulama IV menghasilkan delapan putusan di antaranya ialah memulanglan Habib Rizieq Shihab. Selain itu hasil Ijtimak Ulama dan Tokoh ke-IV juga memutuskan mengajak ulama dan umat untuk sama-sama berjuang mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Syariah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Baca Juga: Terkait Hasil Ijtimak Ulama IV, JK: Jangan Alergi dengan Kata Syariah
"Mewujudkan NKRI syariah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara," kata Yusuf Martak di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019).
Berita Terkait
-
Ijtimak Ulama Serukan NKRI Bersyariah, JK: Apa Salahnya?
-
Mendagri Bolehkan Ijtimak Ulama Jadi Lembaga, Tapi Urus Izin Dulu
-
Soal Ijtimak Ulama IV, Muannas Singgung Islam Gincu dan Garam Bung Hatta
-
Mbah Moen Meninggal, Prabowo Minta Muslim Salat Gaib di Seluruh Masjid
-
Prabowo Kenang Nasihat Mbah Moen: Mas Prabowo Harus Selalu Bela Rakyat!
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir