Suara.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menyaksikan pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden R,) Joko Widodo (Jokowi), dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 RI, di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jabar, Jumat (16/8/2019).
Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di hadapan anggota DPR dan DPD itu mengingatkan bangsa ini tentang tantangan yang akan dihadapi Indonesia di masa depan.
"Salah satu (tantangan) persiapan bangsa Indonesia menghadapi revolusi 4.0 yang mungkin menghilangkan pekerjaan, tapi juga menghadirkan pekerjaan-pekerjaan baru, SDM (Sumber Daya Manusia) harus disiapkan," kata Emil.
"Kerja sama lembaga diperkuat, kemudian peraturan-peraturan dari pusat sampai daerah yang bukan soal kuantitasnya tapi juga kualitas," tambahnya.
Emil pun mengatakan, kualitas aturan yang diharapkan Presiden Jokowi sejalan dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jaabar melalui semangat reformasi birokrasi.
"4.0 kita siapkan. Bahkan kita ada rencana MoU (nota kesepahaman) membuat SMK 4.0 di Purwakarta, yang sedang kita siapkan sebagai prototype," ujar Emil.
Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan berdurasi sekira 30 menit dengan mengenakan pakaian adat Sasak dari Nusa Tenggara Barat. Di awal pidatonya, Jokowi meneguhkan semangat para pendiri bangsa bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta atau Pulau Jawa.
"Indonesia adalah seluruh Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote," ucap Jokowi.
Untuk itu, menurut Jokowi, pembangunan yang dilakukan harus Indonesia sentris, bukan Jawa sentris.
Baca Juga: Ridwan Kamil Mengukuhkan Anggota Paskibraka Jabar 2019
"Indonesia maju bukan hanya karya presiden, wapres, legislatif ataupun karya yudikatif, tapi keberhasilan Indonesia adalah hasil karya pemuka agama, pendidik, pelaku usaha, buruh, pedagang, nelayan, serta seluruh karya anak bangsa," tegasnya.
Selain itu, manajemen, sistem, dan tata kelola pemerintahan harus dibangun dengan baik, bukan melalui prosedur yang panjang.
"Tata kelola pemerintahan yang baik, bukan dilihat dari tata kelola yang panjang, tapi dari prosedur yang cepat dan sederhana yang bisa mendorong kecepatan dan lompatan kemajuan," ucap Jokowi.
Pemindahan Ibu Kota
Di akhir pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi minta izin di hadapan para anggota DPR dan DPD untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Namun, Jokowi tidak menyebut secara jelas, daerah mana yang akan menjadi ibu kota pengganti Jakarta.
Menurut Presiden, ibu kota bukan hanya simbol atau identitas bangsa, tapi representasi kemajuan bangsa. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan visi Indonesia maju.
Menanggapi rencana pemindahan ibu kota, Emil mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan hal itu. Bahkan, kata Emil, pemindahan ibu kota mencerminkan Indonesia sentris.
Berita Terkait
-
Pemdaprov Jabar Sosialisasikan Program Citarum Harum ke Siswa Sekolah
-
Presiden Jokowi Pastikan Gaji ke-13 dan Pensiun PNS Tetap Ada di 2020
-
Pidato di DPR, Jokowi Bahas Masalah Perlindungan Data Pribadi
-
Periode Kedua Jokowi, 3 Strategi Kebijakan Fiskal Ini Bakal Ditempuh
-
Presiden Jokowi Beberkan 4 Asumsi Ekonomi Makro 2020, Ini Daftarnya
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi