Suara.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menyaksikan pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden R,) Joko Widodo (Jokowi), dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 RI, di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jabar, Jumat (16/8/2019).
Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di hadapan anggota DPR dan DPD itu mengingatkan bangsa ini tentang tantangan yang akan dihadapi Indonesia di masa depan.
"Salah satu (tantangan) persiapan bangsa Indonesia menghadapi revolusi 4.0 yang mungkin menghilangkan pekerjaan, tapi juga menghadirkan pekerjaan-pekerjaan baru, SDM (Sumber Daya Manusia) harus disiapkan," kata Emil.
"Kerja sama lembaga diperkuat, kemudian peraturan-peraturan dari pusat sampai daerah yang bukan soal kuantitasnya tapi juga kualitas," tambahnya.
Emil pun mengatakan, kualitas aturan yang diharapkan Presiden Jokowi sejalan dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jaabar melalui semangat reformasi birokrasi.
"4.0 kita siapkan. Bahkan kita ada rencana MoU (nota kesepahaman) membuat SMK 4.0 di Purwakarta, yang sedang kita siapkan sebagai prototype," ujar Emil.
Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan berdurasi sekira 30 menit dengan mengenakan pakaian adat Sasak dari Nusa Tenggara Barat. Di awal pidatonya, Jokowi meneguhkan semangat para pendiri bangsa bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta atau Pulau Jawa.
"Indonesia adalah seluruh Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote," ucap Jokowi.
Untuk itu, menurut Jokowi, pembangunan yang dilakukan harus Indonesia sentris, bukan Jawa sentris.
Baca Juga: Ridwan Kamil Mengukuhkan Anggota Paskibraka Jabar 2019
"Indonesia maju bukan hanya karya presiden, wapres, legislatif ataupun karya yudikatif, tapi keberhasilan Indonesia adalah hasil karya pemuka agama, pendidik, pelaku usaha, buruh, pedagang, nelayan, serta seluruh karya anak bangsa," tegasnya.
Selain itu, manajemen, sistem, dan tata kelola pemerintahan harus dibangun dengan baik, bukan melalui prosedur yang panjang.
"Tata kelola pemerintahan yang baik, bukan dilihat dari tata kelola yang panjang, tapi dari prosedur yang cepat dan sederhana yang bisa mendorong kecepatan dan lompatan kemajuan," ucap Jokowi.
Pemindahan Ibu Kota
Di akhir pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi minta izin di hadapan para anggota DPR dan DPD untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Namun, Jokowi tidak menyebut secara jelas, daerah mana yang akan menjadi ibu kota pengganti Jakarta.
Menurut Presiden, ibu kota bukan hanya simbol atau identitas bangsa, tapi representasi kemajuan bangsa. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan visi Indonesia maju.
Menanggapi rencana pemindahan ibu kota, Emil mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan hal itu. Bahkan, kata Emil, pemindahan ibu kota mencerminkan Indonesia sentris.
Berita Terkait
-
Pemdaprov Jabar Sosialisasikan Program Citarum Harum ke Siswa Sekolah
-
Presiden Jokowi Pastikan Gaji ke-13 dan Pensiun PNS Tetap Ada di 2020
-
Pidato di DPR, Jokowi Bahas Masalah Perlindungan Data Pribadi
-
Periode Kedua Jokowi, 3 Strategi Kebijakan Fiskal Ini Bakal Ditempuh
-
Presiden Jokowi Beberkan 4 Asumsi Ekonomi Makro 2020, Ini Daftarnya
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Gerindra Dukung Pilkada Balik ke DPRD: Anggaran Rp37 Triliun Lebih Baik Buat Kesejahteraan Rakyat!
-
PDIP Integrasikan Politik Tata Ruang dan Mitigasi Bencana, Terjemahkan Visi Politik Hijau Megawati
-
Demo Buruh Tolak UMP 2026, Pramono Anung: Kami Tetap Berikan Layanan Terbaik
-
Bawa Pesan Kemanusiaan dari Megawati, PDIP Kirim 30 Ambulans dan Tim Medis ke Sumatra
-
Bupati Bireuen Tinjau Jembatan Krueng Tingkeum, Siap Dukung Kelancaran Logistik Aceh-Medan
-
APBD DKI 2026 Menyusut, Ini Sektor yang Akan Jadi Fokus Utama
-
Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, YLKI Minta Audit Independen dan Tanggung Jawab Operator!
-
1.392 Personel Siaga di Silang Monas, Kawal Aksi Buruh Hari Ini!
-
Aturan Royalti Musik Tak Kunjung Jelas, Pelaku Usaha Butuh Kepastian Hukum di Momen Nataru
-
DPRD DKI Jamin Ekonomi Jakarta Tak Akan Mati karena Aturan Kawasan Tanpa Rokok