Suara.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menyaksikan pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden R,) Joko Widodo (Jokowi), dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 RI, di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jabar, Jumat (16/8/2019).
Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di hadapan anggota DPR dan DPD itu mengingatkan bangsa ini tentang tantangan yang akan dihadapi Indonesia di masa depan.
"Salah satu (tantangan) persiapan bangsa Indonesia menghadapi revolusi 4.0 yang mungkin menghilangkan pekerjaan, tapi juga menghadirkan pekerjaan-pekerjaan baru, SDM (Sumber Daya Manusia) harus disiapkan," kata Emil.
"Kerja sama lembaga diperkuat, kemudian peraturan-peraturan dari pusat sampai daerah yang bukan soal kuantitasnya tapi juga kualitas," tambahnya.
Emil pun mengatakan, kualitas aturan yang diharapkan Presiden Jokowi sejalan dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jaabar melalui semangat reformasi birokrasi.
"4.0 kita siapkan. Bahkan kita ada rencana MoU (nota kesepahaman) membuat SMK 4.0 di Purwakarta, yang sedang kita siapkan sebagai prototype," ujar Emil.
Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan berdurasi sekira 30 menit dengan mengenakan pakaian adat Sasak dari Nusa Tenggara Barat. Di awal pidatonya, Jokowi meneguhkan semangat para pendiri bangsa bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta atau Pulau Jawa.
"Indonesia adalah seluruh Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote," ucap Jokowi.
Untuk itu, menurut Jokowi, pembangunan yang dilakukan harus Indonesia sentris, bukan Jawa sentris.
Baca Juga: Ridwan Kamil Mengukuhkan Anggota Paskibraka Jabar 2019
"Indonesia maju bukan hanya karya presiden, wapres, legislatif ataupun karya yudikatif, tapi keberhasilan Indonesia adalah hasil karya pemuka agama, pendidik, pelaku usaha, buruh, pedagang, nelayan, serta seluruh karya anak bangsa," tegasnya.
Selain itu, manajemen, sistem, dan tata kelola pemerintahan harus dibangun dengan baik, bukan melalui prosedur yang panjang.
"Tata kelola pemerintahan yang baik, bukan dilihat dari tata kelola yang panjang, tapi dari prosedur yang cepat dan sederhana yang bisa mendorong kecepatan dan lompatan kemajuan," ucap Jokowi.
Pemindahan Ibu Kota
Di akhir pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi minta izin di hadapan para anggota DPR dan DPD untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Namun, Jokowi tidak menyebut secara jelas, daerah mana yang akan menjadi ibu kota pengganti Jakarta.
Menurut Presiden, ibu kota bukan hanya simbol atau identitas bangsa, tapi representasi kemajuan bangsa. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan visi Indonesia maju.
Menanggapi rencana pemindahan ibu kota, Emil mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan hal itu. Bahkan, kata Emil, pemindahan ibu kota mencerminkan Indonesia sentris.
Berita Terkait
-
Pemdaprov Jabar Sosialisasikan Program Citarum Harum ke Siswa Sekolah
-
Presiden Jokowi Pastikan Gaji ke-13 dan Pensiun PNS Tetap Ada di 2020
-
Pidato di DPR, Jokowi Bahas Masalah Perlindungan Data Pribadi
-
Periode Kedua Jokowi, 3 Strategi Kebijakan Fiskal Ini Bakal Ditempuh
-
Presiden Jokowi Beberkan 4 Asumsi Ekonomi Makro 2020, Ini Daftarnya
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!