Suara.com - Ketua fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta, Gembong Warsono, menyambut baik wacana masuknya kota Bekasi ke Jakarta karena pemekaran provinsi. Gembong meyakini warga Bekasi juga menyetujui rencana itu.
Gembong menyebut diperlukan kajian mendalam soal wacana tersebut. Namun ia meyakini aspirasi dari warga Bekasi perlu menjadi pertimbangan.
"Yang penting kan kita lihat kajiannya terlebih dahulu. Kemudian keinginan warga masyarakatnya," ujar Gembong saat dihubungi, Selasa (20/8/2019).
Ia beranggapan jika aspirasi warga jadi pertimbangan, maka peluang Bekasi masuk ke Jakarta menjadi besar. Namun ia belum mengetahui secara rinci apa yang menjadi pertimbangan dari Pemerintah Pusat.
"Saya yakin kalau warga Bekasi pasti maunya masuk Jakarta, saya yakin itu. Tapi kajiannya seperti apa kita kan belum tahu," jelas Gembong.
Gembong punya pertimbangan sendiri soal keyakinannya warga Bekasi mau masuk Jakarta. Salah satunya adalah kesamaan budaya antara Bekasi dengan Jakarta.
"Pertama soal itu, kulturnya kan memang Betawi," jelas Gembong.
Kedua secara lokasi, kata Gembong, Bekasi lebih dekat ke Jakarta dari pada ke Jawa Barat. Hal ini yang membuatnya yakin warga Bekasi akan menginginkan menjadi bagian Jakarta.
"Dalam konteks administrasi kan mereka jauh lebih mudah ke Jakarta dibandingkan ke Jawa Barat," kata dia.
Baca Juga: Upacara di Pulau Reklamasi, PNS Pemprov DKI Naik TransJakarta
Sebelumnya wacana pemekaran wilayah tengah merebak di sejumlah daerah. Setelah Bogor mewacanakan membentuk Provinsi Bogor Raya, Kota Bekasi juga menggagas pembentukan Provinsi Pakuan Bhagasasi.
Kendati demikian, Kota Bekasi rupanya juga mendapat tawaran bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta, hal ini dikatakan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.
"Ada tawaran gabung ke DKI, tapi saya serahkan semuanya kepada masyarakat mau atau tidaknya, namanya jadi Jakarta Tenggara," kata Rahmat, Minggu (18/8/2019).
Berita Terkait
-
5 Berita Heboh: Poster Keluarkan Monyet Dari NKRI Sampai Jakarta Tenggara
-
Wacana Bekasi Jadi Jakarta Tenggara, Anies Serahkan ke Pemerintah Pusat
-
Risma Jabat Ketua DPP Bidang Kebudayaan, Sinyal Rebut DKI 1 dari Anies?
-
Dilantik Megawati, Risma Resmi Menjabat Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan
-
Soal Pemekaran Provinsi, Kota Bekasi Pilih Gabung DKI Jakarta?
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre