Suara.com - Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade meminta Presiden RI Joko Widodo untuk bisa meredam kerusuhan yang terjadi di Papua. Andre bahkan menyarankan Jokowi untuk bisa berkunjung ke wilayah tersebut.
Tak hanya itu, Andre mengusulkan agar Jokowi dapat berkantor di Papua guna mencegah kemarahan warga terhadap aksi rasis serta persekusi terhadap mahasiswa Papua di sejumlah daerah Indonesia tak meluas.
"Saya usulkan Pak Jokowi dan jajaran kabinetnya segera berkantor di Papua," kata Andre Rosiade, Jumat (30/8/2019).
Ia beryakinan, kehadiran Jokowi di tanah Papua nantinya dapat membuat tenang masyarakat setempat.
Andre kemudian menyinggung momen Jokowi beserta istrinya Iriana yang sempat berkelilimg menggunakan speda motor saat mengunjungi Papua beberapa waktu lalu.
"Sebagai pemenang Pilpres 2019 di Papua dengan 90 persen suara, tentu bisa menyejukkan suasana di Papua. Apalagi kalau bapak blusukan naik motor bersama Ibu Iriana. Selain itu, sekalian latihan kan katanya mau pindah ibu kota," ujar Andre.
Untukdiketahui, Presiden Jokowi mengaku terus mengikuti perkembangan yang terjadi di Jayapura, Papua, hingga Kamis (29/8/2019).
Kekinian, masih terjadi aksi anarkistis yang dilakukan oleh massa hingga berujung pada pembakaran fasilitas umum di Jayapura.
"Ya jadi, saya terus mengikuti dan juga saya sudah mendapatkan laporan situasi terkini di Papua pada khususnya di Jayapura," ujar Jokowi dari siaran langsung dari akun youtube Sekretaris Presiden, Kamis (29/8/2019) malam.
Baca Juga: Kerusuhan Makin Meluas, Ini Seruan Prabowo ke Rakyat Papua
Jokowi mengajak masyarakat Papua untuk tenang dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkistis.
Menurutnya, semua masyarakat akan rugi jika aksi demonstrasi berujung kerusuhan yang mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak.
"Saya minta masyarakat juga tenang, tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Karena kita semuanya akan rugi apabila ada fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas publik, fasilitas-fasiltas masyarakat yang kita bangun bersama jadi rusak atau dirusak," tuturnya.
Berita Terkait
-
Kerusuhan Makin Meluas, Ini Seruan Prabowo ke Rakyat Papua
-
Papua Kerusuhan, Gerindra Singgung Jokowi Blusukan Naik Motor dengan Iriana
-
Petambak Garam Madura Tersinggung, Jokowi Dituntut Minta Maaf
-
Rapat di Borobudur, Jokowi Instruksikan Percepatan 4 Destinasi Wisata
-
Dua Sertifikat Tanah Milik Jokowi Raib, Sudah Setahun Dicari-cari Keluarga
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu