Suara.com - Ricuh berkepanjangan terus terjadi di Papua sebagai imbas dari kejadian rasialisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu. Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera berkantor di Papua demi menyelesaikan masalah.
Bukan hanya Jokowi yang diusulkan Andre, akan tetapi juga jajaran kabinet Indonesia Kerja. Usulan Andre itu tidak terlepas dari peroleh suara Jokowi di Pilpres 2019 yang disebutnya hingga 90 persen.
"Saya usulkan pak @jokowi dan jajaran kabinetnya segera berkantor di Papua. Sebagai pemenang lebih 90 persen Pilpres 2019 di Papua tentu bisa menyejukkan susana di Papua," kata Andre melalui akun Twitternya @andre_rosiade pada Jumat (30/8/2019).
Anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumatera Barat tersebut juga membayangkan Jokowi mau melakukan blusukan di Papua untuk berdialog. Konsep blusukan yang dibayangkan itu dilakukan Jokowi dengan menggunakan sepeda motor sambil berboncengan bersama sang istri, Iriana Jokowi.
"Apalagi kalau bapak blusukan naik motor bersama ibu Iriana. Selain itu sekalian latihan kan katanya mau pindah ibu kota," tandasnya.
Kericuhan yang terjadi di Papua turut berimbas pada gangguan telekomunimasi. Bahkan, 313 Base Transceiver Station (BTS) milik Telkomsel tidak beroperasi maksimal.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mengonfirmasi hal tersebut, Jumat (30/8/2019).
Menurut lelaki yang karib disapa Semmy itu, lumpuhnya ratusan BTS Telkomsel mengakibatkan putusnya layanan SMS dan telepon di Papua untuk sementara waktu. Selain itu, kata Semmy, pihak Telkomsel juga bergegas untuk memperbaiki gangguan tersebut.
"Mereka (Telkomsel) laporan ke saya bahwa ada 313 BTS yang tidak berfungsi dan sampai saat ini sedang diperbaiki," terangnya.
Baca Juga: Susul Tri Susanti, Polda Jatim Tetapkan Tersangka Baru Kasus Rasis Papua
Sayangnya, ia mengaku baru menerima laporan gangguan dari Telkomsel saja. Sementara operator lainnya masih belum memberikan kabar terbaru mengenai akses telekomunikasi di ujung timur Nusantara itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu