Pengamat: Benny Wenda Diplomasi ke PBB untuk Kepentingan Referendum Papua

Suara.com - Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Tito Karnavian menyebutkan Benny Wenda sengaja membuat kerusuhan Papua dan Papua Barat. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana hal itu lazim dilakukan untuk memenuhi kepentingannya Benny Wenda menjelang rapat Komisi HAM PBB di Jenewa.

Hikmahanto mengatakan bahwa Benny Wenda tengah menjalankan cara-cara diplomasi dengan tujuan yakni memperkuat nada referendum Papua dari bumi Cenderawasih. Cara Benny disebutnya dilakukan dengan cara mengadu domba masyarakat Indonesia khususnya di Papua.

"Cara-cara dia adalah menggunakan upaya diplomasi mengadu domba masyarakat di dalam, di Indonesia, di Papua buat kerusuhan," kata Hikmahanto saat dihubungi Suara.com, Jumat (6/9/2019).

"Itu kan kerusuhan awalnya kan kerusuhan karena masalah rasialis masa kemudian ujungnya referendum, yang benar saja," sambungnya.

Dirinya kemudian mencontohkan bagaimana sebuah daerah di dalam negara bisa rusuh akibat isu rasialisme. Saat Amerika diramaikan dengan isu rasisme pada 1991, kekacauan tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi masalah tersebut pun selesai tanpa harus adanya referendum.

"Tapi kan kemudian ada garda nasional yang datang dan menyelesaikan. Tapi kalau di Indonesia kenapa harus lari ke referendum," tandasnya.

Untuk diketahui, Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Tito Karnavian menyebutkan Benny Wenda sengaja membuat kerusuhan Papua dan Papua Barat. Kerusuhan dibuat menjelang rapat Komisi HAM PBB di Jenewa.

Benny Wenda adalah Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Merdeka atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). ULMWP disebut Tito sebagai organisasi yang ikut bertanggung jawab dalam kerusuhan Papua.

Tito juga menyebut tak hanya jelang rapat Komisi HAM PBB, kerusuhan Papua juga sengaja dibuat untuk 'menyambut sidang Umum PBB akhir September ini.

Baca Juga: Anggota DPR Dapil Papua Barat : Perlu Kanalisasi Isu Papua