Pemkot Bekasi Minta Duit Bantuan Hampir Rp 1 Triliun, untuk Apa?

Suara.com - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat mengusulkan bantuan keuangan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir Rp 1 triliun untuk tahun 2020. Usulan terbagi menjadi dua yaitu kompensasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang milik DKI Jakarta dan dana kemitraan.

Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Bekasi Dinar Faizal Badar mengatakan untuk kompensasi diusulkan sebesar Rp 367 miliar. Dana tersebut untuk pemberian uang bau kepada 18 ribu keluarga terdampak TPST Bantargebang sebesar Rp 900 ribu pertiga bulan sekali, serta pembangunan infrastuktur di kawasan Bantargebang.

"Untuk dana kemitraan kami mengusulkan Rp 400-500 miliar," kata Dinar, Selasa (17/9/2019) kepada suara.com.

Menurut dia, dana kemitraan ini, untuk kebutuhan pembangunan infrastuktur di luar kawasan Bantargebang, seperti pembangunan jalan dan lainnya. Karena, Kota Bekasi dengan DKI Jakarta sudah sepakat dalam bantuan tersebut. Saat ini, kata dia, usulan tersebut telah disampaikan ke Pemprov DKI Jakarta melalui proposal di bagian kerja sama dan investasi (KSI) Kota Bekasi.

"Belum dapat informasi nilai yang disetujui. Kami masih menunggu dari DKI Jakarta, tapi saya yakin Gubernur DKI akan mengalirkan anggaran kemitraan tersebut," ujarnya.

Data KUAPPS APBD DKI Jakarta menyebut, Kota Bekasi mendapatkan bantuan keuangan pada tahun depan senilai Rp 406 miliar. Angka itu turun dratis dibandingkan pemberian tahun ini senilai Rp 750 miliar.

"Belum bisa menanggapi (turunnya nilai bantuan keuangan), karena belum dapat angkanya," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan usulan itu sudah diberikan pemerintah beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan copy bantuan kemitraan untuk tahun 2020 mendatang.

"Saya belum dapat data Copy bantuan hibah dari DKI untuk tahun depan," katanya.

Baca Juga: Pelajar MTS di Bekasi Terlindas Truk saat Ingin Ngompreng

Menurut dia, bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih besar dibandingkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apalagi, bantuan anggaran dari Pemprov DKI Jakarta hampir mencapai Rp 1 triliun, tepatnya Rp 986 miliar. Angka itu diberikan DKI dari tahun 2016-2019.

"Beda kan? Jabar hanya Rp 66 miliar dalam rentang waktu yang sama. Besar mana coba?, Bekasi itu mendapatkan perhatian lebih dari DKI Jakarta, makanya lebih baik Bekasi gabung ke Jakarta daripada Jawa Barat," ucapnya.

Perhatian lebih dari Jakarta itu yang membuat Kota Bekasi harus gabung DKI Jakarta.

Padahal, kata dia, Jawa Barat sebagai wilayah induk Kota Bekasi seharusnya dapat memberikan kontribusi lebih besar ketimbang DKI Jakarta yang hanya daerah mitra.

Atas bantuan DKI Jakarta tersebut, banyak hal yang dapat dilakukan Kota Bekasi. Mulai dari pembangunan jembatan, flyover, maupun pembangunan infrastruktur.

Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah