Rute MRT Balaraja Dapat Restu Komisi D DPRD DKI: Gebrakan Baru Transportasi Aglomerasi

Suara.com - Kabar gembira datang bagi warga penyangga ibu kota seiring rencana perluasan layanan transportasi publik massal MRT jalur Kembangan hingga Balaraja.

Langkah strategis ini dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT MRT Jakarta dengan sejumlah pengembang di Balai Kota Jakarta pada Rabu (4/2/2026).

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan dukungan penuhnya terhadap kolaborasi yang melibatkan pihak swasta tersebut.

"Ini pastinya kabar gembira juga buat MRT, pastinya akan menguntungkan dua belah pihak. Tadi juga sudah disampaikan, mudah-mudahan kerjasama antar Pemprov harus menguntungkan dua belah pihak dan khususnya untuk warga Banten dan Jakarta," kata Yuke.

Politisi dari Fraksi PDIP ini menilai sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Banten sangat krusial mengingat eratnya keterkaitan ekonomi serta mobilitas warga di kawasan aglomerasi.

Integrasi kebijakan transportasi dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk mengurai keruwetan mobilitas masyarakat lintas provinsi.

"Segala sesuatunya kan juga nggak bisa kita hanya berpikir untuk DKI sendiri ya. Jadi aglomerasi ini juga harus saling berkomunikasi dan saling terintegrasi," tegas dia.

Yuke juga memastikan pihak legislatif siap mengawal dari sisi dukungan anggaran dan kebijakan teknis lainnya.

Infrastruktur pendukung seperti pembangunan jalan tembus dari Jakarta Barat menuju Tangerang menjadi salah satu prioritas yang siap didukung demi kelancaran proyek ini.

Baca Juga: Dobrak Kemacetan Jakarta-Banten, Jalur MRT Bakal Tembus Sampai Balaraja

"Kami siap apa pun yang berhubungan dengan Komisi D dan integrasi wilayah-wilayah sekitar. Termasuk kayak pembangunan jalan atau pembangunan tembus, dari Jakarta Barat tembus ke Tangerang, terus juga yang lain-lain lah, kami siap-siap saja," tuturnya.

Di sisi lain, Direktur PT MRT Jakarta, Tuhiyat, menjelaskan bahwa proyek sepanjang 30 kilometer ini masih memasuki tahap awal penelitian.

Penandatanganan MoU tersebut menjadi pijakan resmi untuk memulai kajian mendalam sebelum konstruksi fisik benar-benar dilaksanakan di lapangan.

"Kajian itu kurang lebih sekitar 8-10 bulan selesai," kata dia.

Fokus utama dalam kurun waktu tersebut mencakup tiga aspek vital, yakni kajian kelembagaan, aspek keuangan, serta detail teknis mengenai trase jalur.

Hasil dari proses bedah teknis ini nantinya akan menjadi kompas bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan lanjutan untuk fase kedua lintas Timur-Barat.