Suara.com - Politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Peraturan Peraturan Pengganti Undang-Undang alias Perppu pembatalan UU KPK hasil revisi.
Menurut dia, Fraksi Gerindra selalu menolak revisi UU KPK di DPR RI, namun suaranya tetap kalah dengan fraksi lain yang mendukung.
Meski sempat menolak, akhirnya Jokowi mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu pembatalan UU KPK. Andre mendorong pemerintah untuk segera merealisasikannya.
"Menurut saya. Pemerintah pak @jokowi segera saja terbitkan Perppu UU KPK," kata Andre melalui akun Twitternya @andre_rosiade pada Kamis (26/9/2019).
Andre mengatakan, bahwa partainya selalu menolak adanya revisi UU KPK sejak awal. Akan tetapi, penolakan itu diklaimnya selalu kalah dengan partai-partai yang setuju dengan diadakannya revisi UU KPK.
"Dari awal @Gerindra sudah menolak Revisi UU KPK. Tapi kami kalah suara di DPR RI," tandasnya.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi mengakui bakal mempertimbangkan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang alias Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.
Menurut Jokowi, penerbitkan Perppu pembatalan UU KPK tersebut bakal dipertimbangkan setelah dirinya mendapat masukan dari banyak pihak.
Hal itu dikatakan Jokowi seusai menemui beberapa tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019) siang.
Baca Juga: Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK, Bamsoet: Tanya ke DPR Periode Selanjutnya
Jokowi memastikan segera mempertimbangkan masukkan yang datang dari tokoh-tokoh nasional tersebut.
"Banyak sekali masukkan yang diberikan kepada kami, utamanya memang masukan itu berupa penerbitan perppu. Tentu saja, ini akan kami segera hitung, kalkulasi," kata Jokowi.
Terkait hal itu, Jokowi memastikan memberikan hasil pertimbangannya itu secepatnya. Pertimbangan tersebut akan disampaikan kepada para tokoh-tokoh nasional yang hadir siang ini.
"Saya sampaikan secepat-cepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya," kata Jokowi.
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK, Bamsoet: Tanya ke DPR Periode Selanjutnya
-
Saut Situmorang: Benar Kata Orang Banyak, Jokowi Presiden RI Paling Keren
-
Jokowi Akan Telepon Kapolri Tito, Tanya soal Kekerasan terhadap Demonstran
-
Besok, Jokowi Akan Bertemu Perwakilan BEM di Istana
-
Aksi Turunkan Foto Jokowi saat Demo, Mahasiswa di Padang Dibekuk Polisi
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung