Suara.com - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tengah mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK baru yang sudah disahkan DPR RI beberapa waktu lalu.
Saut menyebut jika Kepala Negara berani mengeluarkan Perppu, maka Jokowi merupakan presiden paling keren.
"Saya lihat seperti apa kata prof Mahfud MD di TV, untuk sementara saya mengatakan benar kata orang banyak bahwa Jokowi presiden Indonesia paling keren sepanjang sejarah NKRI," kata Saut dikonfirmasi, Kamis (26/9/2019).
Pernyataan saaut merupakan pandangan pribadinya. Pimpinan KPK yang sebelumnya sempat menyatakan mundur itu tidak mengetahui pendapat Agus Rahardjo dan yang lainnya.
"I’m serius that’s my personal view. Enggak tau pimpinan lain (sikapnya)," ujar Saut.
Menurut Saut, Jokowi yang sebelumnya menyebut tidak akan mengeluarkan Perppu dan kini bakal mempertimbangkannya karena adanaya kritik dan aksi yang dialkukan oleh mahasiswa, pelajar dan komunitas anti korupsi lainnya.
Terkait itu Saut mengapresiasi apa yang dilakukan oleh mahasiswa maupun pelajar sejak tanggal 23 sampai 25 September 2019.
Menurut Saut, aksi demontrasi beberapa hari terakhir menunjukan kalau masyarakat akan peduli kepada pembaga antirasuah tersebut.
"Ya, saya hanya mau tambah terima kasih buat ribuan mahasiswa, guru besar, cerdik pandai, KPK dan lain-lain. Dan siapapun ikut memeras pikiran dan fisik beberapa hari ini, terima kasih lah sudah memikirkan negeri ini," ucap Saut
Baca Juga: Randi Mahasiswa Tewas saat Aksi di Kendari, Polisi: Tak Ada Peluru Tajam
Ia bahkan berdoa agar ke depannya mahasiswa dan pelajar yang ikut aksi membela lembaga pemberantasan korupsi kelak bisa menjadi pimpinan KPK.
"Saya berharap mahasiswa pelajar yang ikut unjuk rasa beberapa hari ini teruslah berintegitas dan harapanya suatu saat joint dan jadi pimpinan KPK," ucap Saut.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui bakal mempertimbangkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang alias Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.
Jokowi mengatakan, penerbitkan Perppu UU KPK tersebut bakal dipertimbangkan setelah dirinya mendapat masukan dari banyak pihak.
Hal itu dikatakan Jokowi seusai menemui beberapa tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019) siang.
Jokowi memastikan segera mempertimbangkan masukkan yang datang dari tokoh-tokoh nasional tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Isi Proposal OJK dan BEI ke MSCI: Janji Ungkap Penerima Manfaat Akhir Saham RI
-
MSCI Buka Suara Usai Diskusi dengan BEI, OJK dan KSEI Perihal IHSG
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
Terkini
-
Diprotes Warga Srengseng Sawah, Pemprov DKI Jakarta Siap Evaluasi Izin Party Station
-
Kembali Jadi Tersangka, Ini Daftar Hitam Kasus Hukum Habib Bahar bin Smith
-
Hubungan Putri Kerajaan Norwegia dengan Epstein, Sebut 'Predator Seks' Sosok Menawan
-
Arief Hidayat Pamit dari MK: Bongkar Rahasia 'Dissenting Opinion' hingga Kelakar Kekalahan Ganjar
-
Polemik Yayasan Unsultra: Pemprov Sultra Sesalkan Nur Alam Tak Hadir Mediasi, Sebut Tak Kooperatif
-
Rencana Prabowo Bertemu Trump, Seskab Teddy Sebut Masih dalam Pembahasan
-
Seskab Teddy Tegaskan Prabowo TIDAK Pakai Dua Pesawat Kepresidenan Saat ke Luar Negeri
-
Jadwal TKA SD dan SMP 2026 Berubah! Catat Tanggal Penting dan Strategi Agar Nilai Tinggi
-
Video Anies Ajak Intel Foto Bareng Usai Kepergok Viral, Ini Respons Kodam Diponegoro
-
PPATK Klaim Transaksi Judol Turun Drastis di 2025, DPR: Hasil Kerja Nyata atau Karena Sulit Dilacak?