Partai Gerindra Ditegur Tempo Gara-gara Copas Cuitan di Twitter

Suara.com - Akun resmi Twitter @temponewsroom dan @Gerindra tiba-tiba ramai diributkan warganet.

Pemicunya, akun kantor berita dan partai politik itu menuliskan cuitan yang isinya sama.

"Sesungguhnya, para buzzer ini adalah produk gagal dari era kebebasan berpendapat. Memanfaatkan kemampuan menulis—sebagian di antara buzzer Jokowi adalah bekas wartawan—dan fanatisme pembacanya, mereka mengemas kabar bohong sedemikian rupa sehingga terlihat benar," tulis akun Tempo News Room, Senin (1/10/2019) pukul 13.30 WIB.

Dua jam 32 menit kemudian, akun Partai Gerindra menulis, "Para buzzer ini adalah produk gagal dari era kebebasan berpendapat. Memanfaatkan kemampuan menulis. Sebagian di antara buzzer pro Pemerintah adalah bekas wartawan. Mereka mengemas kabar bohong sedemikian rupa sehingga terlihat benar."

Kesamaan konten kicauan keduanya ternyata mencuri perhatian warganet. Tangkapan layar dua cuitan itu disandingkan, kemudian tersebar luas di Twitter.

Sejumlah komentar yang bermunculan Twitter menduga, admin dua akun itu adalah orang yang sama.

"Apakah admin @Gerindra menyamar jadi admin @temponewsroom or sebaliknya?" tanya Dede Budhyarto.

"Mau nanya dong. Ini Tempo yang jadi buzzer Gerindra, atau Gerindra jadi buzzer Tempo? Mohon ditertibkan dengan segera..." ungkap @kirekswasta.

Berbagai asumsi liar warganet akhirnya terendus oleh akun @temponewsroom, sehingga akun itu memberikan tanggapan yang langsung ditujukan pada @Gerindra.

Baca Juga: Tampilkan Meme Jokowi Enak Zamanku Toh? Tempo Viral Lagi

Tempo News Room menegur Partai Gerindra dengan satu kalimat yang diapit tanda kutip karena diduga @Gerindra meng-copas alias menyalin cuitannya tanpa memberikan kredit.

"Biasakan untuk mencantumkan sumber ketika mengutip."

Kutipan itu sendiri berasal dari opini majalah Tempo edisi Sabtu, 28 September 2019.

Tulisan tersebut berjudul "Saatnya menertibkan buzzer", dengan ringkasan sebagai berikut: Jokowi harus mengendalikan pendengungnya, yang makin lama makin ngawur. Berpotensi merusak demokrasi.