Suara.com - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir menilai bahwa di kampus masih terdapat paham radikalisme.
Ia menilai hal itu setelah adanya penangkapan Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) berinsial AB, satu dari lima orang yang ditangkap polisi karena diduga merancang kericuhan demonstrasi dengan menyiapkan bom molotov.
"Saya rasa masih ada (radikalisme di kampus). Belum bisa bersih, bukti bahwa masih ada itu ya, ada penangkapan seorang dosen yang merakit bom," kata Nasir saat ditemui di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (1/10/2019) malam.
Ia menyatakan, pihaknya bakal melakukan pemantauan kasus oknum dosen IPB tersebut. Untuk menghilangkan paham radikalisme yang ada di kampus juga harus dilakukan secara berkala.
"Ini sudah ditangani oleh pihak berwajib dan sudah diselidiki. Oleh karena itu kita bisa lakukan (deradikalisasi) secara terus menerus," katanya.
Nasir berharap para penegak hukum yang menyelidiki kasus ini bisa menyelesaikannya dengan tuntas. Jika terbukti melanggar, AB akan diberikan sanksi sesaui aturan hukum yang berlaku.
"Saya gak tahu pasal-pasal apa. Kalau orang merakit bom dan akan mengebom itu apa sanksinya? Nanti serahkan pada ahlinya. Tapi kalau memang dia yang bersalah harus diberikan sanksi dong," kata Nasir.
Selain itu, sanski yang diberikan untuk AB, lanjut Nasir, akan disesuaikan setelah mendapat putusan hukum tetap dari pengadilan.
"Kalau sudah ada putusan hukum tetap, kita akan sanksikan berikutnya, entah apakah itu dipecat, atau bagaimana. Kita lihat, bisa pemecatan tapi bergantung berapa lama," ujarnya lagi.
Baca Juga: Tanggapi Demo Mahasiswa, Menristekdikti: Berpendapat Tak Harus di Jalan
Sebelumnya, Densus 88 menangkap lima orang yang diduga merancang kericuhan sebuah demonstrasi dengan menyiapkan sejumlah bom molotov. Satu di antaranya yakni berinisial AB yang diduga merupakan dosen Institut Pertanian Bogor (IPB).
Selain AB, empat terduga lainnya yakni berinisial YF, AU, OS dan SS. Mereka ditangkap di wilayah Kota Tangerang.
Kontributor : Arry Saputra
Berita Terkait
-
Tanggapi Demo Mahasiswa, Menristekdikti: Berpendapat Tak Harus di Jalan
-
Soal Demo Mahasiswa, Nasir: PTN Enggak Kena Sanksi, Bukan Perintah Rektorat
-
Dua Mahasiswa UHO Tewas saat Unjuk Rasa, Menristekdikti: Usut Tuntas
-
Dua Mahasiswa UHO Tewas Tertembak, Menristek Minta Hentikan Aksi Jalanan
-
BEM Tolak Dialog Tertutup di Istana, Menristek: Jika Terbuka, Itu Pidato
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi