Suara.com - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir membantah pernyataan yang menyebut dirinya mengahalangi kebebasan berpendapat soal imbauan mahasiswa dilarang berunjuk rasa.
Nasir beranggapan jika untuk mengemukakan pendapat tak harus turun ke jalan, kampus juga bisa digunakan untuk menyuarakan aspirasi para mahasiswa.
"Berpendapat itu apa harus di jalan? Di kampus apa tidak bisa berpendapat? Kita tidak akan menghalangi mereka berpendapat kok, kita bebas," ucap Nasir saat ditemui di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (1/10/2019) malam.
Justru Nasir menyarankan untuk membuat semacam forum yang di dalamnya akan diisi dengan aspirasi para mahasiwa tanpa mengganggu pihak lain.
"Silahkan berpendapat, kita bangun mimbar akademik. Tapi dengan cara yang baik, tidak mengganggu orang lain," ujar Nasir.
Nasir juga mengatakan akan memfasilitasi mahasiswa untuk bersuara di forum yang disediakan di kampus. Sebab, dikhawatirkan apabila terjadi hal yang tak diinginkan ketika turun aksi ke jalan, karena saat di jalan bukan lagi tanggung jawabnya maupun pihak kampus.
"Kita kawal dengan baik mari kita ajak bicara, kami lebih senang begitu daripada kita demo. Oleh karena itu saya mohon kepada mahasisa ayo kembali ke kampus, kita diskusi, kita bedah satu per satu apa yang dituntut," ujar Nasir.
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menurut Nasir telah lama dibahas, namun hal itu baru ramai diperbincangkan kali ini. Untuk itu, bagi yang merasa tak setuju dengan penyesuaian ini seharusnya diajak diskusi.
KUHP yang ada di Indoensia disebutnya adalah warisan Belanda, bukan produk Indonesia. Dengan adanya RKUHP itu upaya menasionalisasi menyesuaikan kondisi Indonesia.
Baca Juga: Viral Wanita Tahan Tangis, Dukung Aksi Mahasiswa saat Melintas di Jalan Tol
"Oleh karena penyesuaian itu, mungkin ada yang tidak cocok. Jadi mari kita diskusi, saya minta rektor perguruan tinggi negeri, tolong pak rektor ajak mahasiswa berdiskusi dengan para dosen atau pakar pada bidangnya," imbuh dia.
Kontributor : Arry Saputra
Berita Terkait
-
Aksi Protes Telan Nyawa Mahasiswa, BEM SI: September Bulan Berdarah
-
Kawal Pendemo DPR Bubarkan Diri, Kapolres Harry: Mereka Takut Ada Penyusup
-
Demo Pakai Ontel, Kakek Mulyono: Bendera Saya Pernah Mau Dirampas Brimob
-
Pendemo di Sekitar DPR Mulai Mundur, Sebagian Mahasiswa Ada yang Bertahan
-
Larang Orang Demo, Cinta Laura Dicemooh Warganet
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT