Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Bidang Hukum Didi Irawadi Syamsuddin menyebut partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.
"Demokrat tadi saya bilang, langkah terbaik oleh Presiden Jokowi manakala ingin perbaikan ke depan, ingin memperbaiki RUU yang tidak aspiratif ini, kita dukung (Perppu) begitu," ujar Didi saat diskusi bertajuk "Perppu Apa Perlu" di D'Consulate, Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).
Didi mengatakan, Partai Demokrat bakal mendukung Jokowi jika nantinya mengeluarkan Perppu KPK untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Apalagi Perppu tersebut ditungu oleh kebanyakan masysrakat Indonesia.
"Partai kami akan dukung kalau Perppu tujuannya baik semuanya, tidak melemahkan KPK dan penegakan hukum yang kuat untuk korupsi kita dukung," jelas Didi.
Menurutnya, Partai Demokrat tidak sepakat dengan salah satu poin yang ada di UU KPK yang sudah disahkan DPR, yakni Dewan Pengawas. Karena itu, pihaknya tegas tidak menyetujui poin dewan pengawas.
"Sebagai contoh sikap Demokrat tegas sejak RUU ini kemarin dikeluarkan, salah satu pasal yang menjadi perhatian adalah mengenai dewan pengawas. Demokrat tegas tidak menyetujui mengenai dewan pengawas," tutur Didi.
Menurut Didi, poin dewan pengawas yang ada di pengasahan UU KPK tersebut sangat subyektif. Ini diarenakan aturan tersebut menyebutkan dewan pengawas diangkat dari unsur pemerintah.
"Pasal ini yang mana dalam pasal ini dewan pengawas diangkat dari unsur presiden dari unsur pemerintah ini jelas akan bisa bias dan bisa kebabalasan timbul abuse of power," katanya.
"Oleh karena itu, ini salah satu pasal yang harus segera diperbaiki. Oleh karenanya ada jalan tadi Perppu untuk menunda berikan 1 2 tahun dan tidak ada yang dirugikan termasuk KPK," Didi menambahkan.
Baca Juga: Aher Dicecar KPK soal Izin Meikarta hingga Jabatan Iwa Karniwa
Didi kemuidan menyarankan agar Jokowi untuk berdialog dengan semua pihak dan mencari jalan terbaik.
"Tetapi tentu harus bicara juga dengan semua pihak, cari jalan yang terbaik. Dalam hal ini kan kita ingin mencapai hal yang terbaik seyogyanya tanpa kehilangan muka mungkin," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Profil Norman Joesoef, Pengusaha Muda yang Disebut-sebut Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
- Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
- 4 HP Murah Baterai 7000 mAh, Tahan hingga 2 Hari dengan Performa Kencang
- Rumah Lansia 82 Tahun Dieksekusi PN Jakbar Meski Masih Sengketa
- 6 HP Samsung Rp2 Jutaan Terbaik: Kamera Tajam, NFC hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
Terkini
-
Mengenal Pendidikan Profesi Arsitek, Bekal Sebelum Terjun ke Dunia Praktik
-
IPEKA RUN 2026 Jadikan Olahraga sebagai Bagian dari Pengalaman Belajar Langsung
-
5 Conditioner untuk Rambut Kering, Bebas Kusut dan Lembut Berkilau
-
Deretan Mobil Keluarga dengan Kabin Lapang yang Melantai di GIIAS 2026
-
Kredit Macet Hantui Industri Pinjol
-
Lestarikan Kuliner Nusantara, Pertamina Bright Gas Cooking Competition Tegal Lahirkan Juara Baru
-
Gebrakan Bentor Nazaruddin: Misi 50 Kursi PRI dan Sinyal Barometer Lampung
-
Saat Jas Putih Diuji: Selelah-lelahnya Tenaga Kesehatan, Tetap Lebih Melelahkan Jadi Pasien
-
Rp17 Triliun Aliran Modal Asing Masuk ke Pinjol RI
-
Buntut Kasus Komentar Nirempati Pasien BPJS, RS Sardjito Hentikan Praktik dr. Elda Putri Rahard